SUMEDANG,– Bupati Sumedang H. Dony Ahmad Munir menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank BJB Tahun Buku 2024 yang digelar di Menara Bank BJB Bandung, Rabu, (16/4/2025).
Dalam rapat tersebut, selain dibahas laporan keuangan, juga dibahas perubahan susunan pengurus dalam rangka perampingan struktur manajemen bank.
Adanya pengurangan jumlah direksi dan komisaris menjadi bagian dari langkah restrukturisasi.
Bupati Dony menyatakan rasa optimismenya terhadap jajaran dewan komisaris baru Bank bjb yang diisi oleh tokoh-tokoh profesional, diantaranya Helmi Yahya dan Mardigu Wowiek.
“Komposisi dewan komisaris sekarang luar biasa. Ada Bos Mardigu dan Helmi Yahya, orang-orang profesional yang saya yakin akan mampu mengawal dan meningkatkan kinerja Bank bjb,” ujarnya
Ia mengungkapkan niatnya untuk mengundang Mardigu Wowiek atau Bossman Mardigu ke Sumedang dalam waktu dekat.
“Saya akan undang Bossman Mardigu ke Sumedang dalam forum Reform Corner. Beliau punya banyak gagasan tentang transformasi ekonomi dan digitalisasi yang sangat relevan untuk memberikan pencerahan bagi ASN di Sumedang,” kata Dony.
Reform Corner sendiri merupakan forum diskusi terbuka yang digagas Pemerintah Kabupaten Sumedang sebagai ruang inspirasi dan edukasi lintas sektor.
“Kehadiran Bos Mardigu nantinya diharapkan bisa memantik semangat transformasi berpikir dan bertindak di kalangan birokrasi serta masyarakat,” ucapnya.
Bupati Dony juga turut memberikan pernyataan mengenai pentingnya peningkatan kinerja dan laba Bank bjb sebagai salah satu motor penggerak pembiayaan pembangunan daerah.
“Kalau labanya meningkat, dividen ke daerah juga meningkat. Ini akan berdampak langsung pada kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan mensejahterakan masyarakat,” ujar Dony.
Usulan restrukturisasi pengurus Bank bjb datang langsung dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi selaku pemegang saham dan pengendali.
Gubernur Dedi menegaskan bahwa pemilihan Direktur Utama dan jajaran komisaris akan dilakukan secara independen dan profesional, tanpa ada intervensi politik. Ia juga memastikan bahwa proses seleksi dilakukan oleh lembaga yang memiliki otoritas penuh.
“Bank harus dijalankan secara independen, bebas dari lobi-lobi dan kepentingan politik. Saya serahkan sepenuhnya proses seleksi kepada lembaga yang berwenang,” ujar Dedi. (hms/bon)
