SORONG,– Rapat persiapan pengamanan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Kabupaten Maybrat dihadiri Penjabat (Pj) Bupati Maybrat bersama Sekretaris Daerah, Plt Inspektur Inspektorat Maybrat, Kepala Kepolisian Resort (Kapolres) Maybrat, serta jajaran terkait lainnya, Minggu (26/5).
Pj Bupati Maybrat, Bernhard E. Rondonuwu menekankan pentingnya menerapkan pola dari pemilu 2024 yang telah terselenggara dengan aman dan terkendali, mengusulkan agar pola yang yang telah diterapkan agar ditingkatkan untuk menjamin kesuksesan dan keamanan pilkada yang akan datang.
Hal ini menjadi fokus utama dalam diskusi, mengingat pentingnya menjaga stabilitas dan kedamaian selama pentahapan pilkada.
Dalam paparannya, Kapolres Maybrat menguraikan berbagai aspek yang perlu dipersiapkan menjelang pilkada, mencakup situasi wilayah, strategi khusus pengamanan TPS Daerah rawan terutama Daerah Sangat Rawan, potensi permasalahan, lokasi pengamanan, jumlah personil yang dibutuhkan, serta anggaran operasional.
Presentasi ini menyediakan gambaran menyeluruh yang membantu dalam perencanaan ke depan.
Sementara Pj Bupati Maybrat menginstruksikan penyelenggaraan rapat koordinasi rutin setiap minggu yang melibatkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Maybrat beserta jajaranya, Kapolres Maybrat beserta jajaranya, Kapolsek Maybrat beserta jajaranya, Dandim 1809/Maybrat beserta jajaranya, Komandan Batalyon Satgas terkait beserta jajaranya, serta perwakilan dari KPU dan Bawaslu Kabupaten Maybrat dan Seluruh Kepala Distrik dan Kepala Kampung.
Tujuan dari rapat ini agar semua pihak terlibat secara aktif untuk mematangkan persiapan Pilkada 2024.
Selain itu, Pj Bupati juga mengarahkan pembentukan Desk Pilkada 2024. Desk ini akan berlokasi di kantor pemerintah daerah Kabupaten Maybrat. Berfungsi sebagai pusat informasi dan koordinasi untuk perkembangan persiapan pilkada.
Desk ini juga berperan dalam koordinasikan perkembangan persiapan kepada pemerintah provinsi dan kementerian melalui zoom meeting dan lainya.
Bernhard menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung kebutuhan anggaran untuk pengamanan.
Ia menekankan bahwa alokasi dana yang memadai adalah kunci untuk menjaga keamanan dan kelancaran pilkada, serta menjamin bahwa semua persiapan untuk kebutuhan personil kemanaan dapat dijalankan dengan efektif. (Abas)
