PALEMBANG, — Puluhan Masyarakat yang tergabung dalam Komunitas Masyarakat Anti Korupsi (K-MAKI) Sumbagsel, mendatangi kantor Gubernur Sumsel.
Kedatangan K-MAKI ke kantor Gubernur Sumsel di Jl. Kapten A. Rivai No.3, Sungai Pangeran, Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang, Kamis (5/9/2024), untuk menuntut Pj Gubernur Sumsel segera mencopot Darmawan Irianto, yang diduga bersikap tidak netral karena menghadiri dan membuka salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati OKU beberapa hari yang lalu.
Hal itu dilakukan K-MAKI, karena sampai saat ini tidak ada tindakan yang dibeberikan baik oleh Pj Bupati OKU maupun Pj Gubernur Sumsel, terkait netralitas ASN yang melibatkan Sekda di Pilkada OKU 2024.
“Kami minta Pj Gubernur Sumsel bertindal tegas, copot jabatan Sekda OKU yang diduga tidak netral,” pinta Koordinator Aksi K-MAKI, Ir. Feri Kurniawan.
Menurut Bonni, sikap Sekda OKU bersama beberapa pejabatnya yang diketahui membuka acara salah satu paslon di Kabupaten OKU, menjadi bukti jelas ketidaknetralan oknum ASN tersebut.
Namun, sampai sekarang tidak ada tindakan tegas yang diberikan terhadap pejabat tertinggi di Kabupaten OKU tersebut.
“Sebelumnya, Sekda Sumsel pernah menyampaikan jika akan menindak tegas jika ada ASN kedapatan tidak netral dalam Pilkada. Tapi mana buktinya, semuanya bohong,” ungkapnya.
Hal yang sama disampaikan, Bonni Belitong, harusnya Pj Gubernur Sumsel dapat bertindak tegas, karena jika tidak maka M-MAKI akan membawa masalah ini ke Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) dan ASN.
“Jangan sampai pesta demokrasi dirusak, karena adanya oknum ASN yang tidak netral,” sampainya.
Menurutnya, sikap Sekda Sumsel yang membuka langsung acara salah satu paslon kepala daerah, tidak pantas dan melanggar etik sebagai pegawai negara.
“Harusnya Sekda yang merupakan jabatan tertinggi di Pemkab OKU, memberikan contoh bukan malah mengajak pejabat lain,” jelasnya.
Bonni mengatakan, jika tidak ada tanggapan dari Pj Gubernur maupun Pj Bupati OKU, maka aksi ini akan terus dilakukan.
“Jika Pj Gubernur Sumsel tidak menindak, maka pergi dari Sumsel, karena kami tidak ingin Sumsel dirusak oleh pemimpin yang tidak netral,” tegasnya.
Setelah melakukan aksi beberapa jam, rombongan massa diterima oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Pemprov Sumsel, Sunarto.
Mewakili Pj Gubernur Sumsel, Sunarto siap menampung apa yang menjadi aspirasi massa demo hari ini.
“Sebetulnya itu kan ada domain masing-masing, Bawaslu dan KPU. Kami sifatnya menunggu rekomendasi dan akan menindaklanjuti jika ada laporan,” ungkapnya kepada wartawan.
Meski begitu, Sunarto mengaku beberapa pihak termasuk Inspektorat akan melakukan bebeberapa tindakan, termasuk memanggil yang bersangkutan secara dinas.
“Ini kita terima, apabila ada rekomendasi juga baik dari Bawaslu mapun KPU,” tuturnya. **
