SUMEDANG,– Sebagai akselerasi peningkatan kinerja Perangkat Daerah pada Tahun 2022 dan mendorong terciptanya Reformasi Birokrasi (RB) dan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Bebas Melayani (WBBM) Tahun 2022, dilangsungkan pembinaan dan evaluasi ZI pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang, Senin (4/7).
Kegiatan tersebut menghadirkan Wakil Bupati Sumedang H. Erwan Setiawan dan Inspektur Daerah Kabupaten Sumedang Nasam sebagai narasumber kegiatan.
Tampak mengikuti kegiatan tersebut, Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang Agah Mustika Nugraha yang hadir mewakili Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang H. Asep Tatang Sujana, para pejabat struktural dan fungsional serta jajaran staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang.
Wabup mengatakan, pembangunan Zona Integritas di setiap perangkat daerah di Sumedang, termasuk jajaran Badan Kesbangpol, dimaksudkan untuk memastikan birokrasi di Kabupaten Sumedang bersih dan akuntabel, efektif serta efisien, juga memiliki peran yang berkualitas melalui reformasi birokrasi.
“Implementasi dan eksekusinya di tingkat SKPD, yang disebut pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM,” katanya.
Dijelaskan Wabup, pada hakikatnya pembangunan ZI (WBK dan WBBM) merupakan miniatur pembangunan Reformasi Birokrasi di Unit Kerja Instansi Pemerintah.
“Pembangunan Zona Integritas, dilakukan dengan membangun percontohan pada tingkat unit kerja di lingkungan instansi pemerintah sebagai unit menuju WBK dan WBBM,” ujarnya.
Ditambahkan Wabup, ada tiga target pembangunan ZI, yaitu Pemerintah yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi, Pemerintah yang efektif dan efisien dan pelayanan publik yang baik dan berkualitas.
“Untuk itu, terkait dengan implementasi SAKIP dan pembangunan ZI, Badan Kesbangpol harus meningkatkan kualitasnya karena Kantor Kesbangpol berubah menjadi Badan Kesbangpol yang tentunya mampu menciptakan pemerintah yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi,” tegas Wabup.
Inspektur Daerah Nasam mengatakan, sesuai dengan agenda pembangunan Zona Integritas ada beberapa strategi dalam menyamakan persepsi.
“Yang pertama adalah implementasi butuh komitmen bersama dari mulai pucuk pimpinan sampai level terbawah. Kedua dalam implementasi SAKIP harus berbasis substansif dan itu semua agar Kesbangpol mampu mencapai target, ” jelasnya.
Nasam mengajak jajaran Badan Kesbangpol untuk terus membangun komitmen bersama agar mencapai tujuan.
“Saya meminta Kesbangpol untuk terus berkomunikasi dengan Inspektorat yang bertindak sebagai partner yang stragegis dalam pembangunan Zona Integritas dan implementasi SAKIP,” tutur Nasam. (bn/hm)
