ADIKARYA PARLEMEN
BANDUNG,- Ketua Komisi III DPRD Jawa Barat, Jajang Rohana menilai realisasi penyerapan APBD Jawa Barat pada awal tahun 2026 masih jauh dari target, karena hingga Februari serapan anggaran baru mencapai 13 persen dari target triwulan pertama sebesar 25 persen.
Menurut Jajang, kondisi tersebut menunjukkan masih adanya persoalan teknis di tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai pelaksana program anggaran, sementara data rendahnya realisasi itu sebelumnya disampaikan oleh Herman Suryatman.
“Kalau kita lihat, setelah anggaran disahkan, penanggung jawab teknisnya ada di OPD. Sering kali kendalanya justru pada hal-hal teknis seperti persiapan kegiatan yang belum matang,” kata politisi PKS Jabar.
Ia menjelaskan sejak awal tahun OPD seharusnya sudah mempersiapkan berbagai kebutuhan teknis, mulai dari penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) hingga dokumen tender. Dengan persiapan tersebut, proses pelaksanaan program dapat segera berjalan.
“Di awal tahun itu mereka harusnya sudah ngebut secara teknis. Persiapan seperti HPS dan dokumen tender harus sudah siap supaya kegiatan bisa langsung diluncurkan,” ujarnya.
Lanjut Jajang, lemahnya pengendalian dan kesiapan teknis membuat sejumlah OPD tidak bekerja maksimal. Padahal percepatan realisasi anggaran sangat penting untuk mendukung pergerakan ekonomi daerah, lambatnya penyerapan belanja daerah dapat berdampak langsung terhadap masyarakat karena dana APBD berfungsi sebagai stimulus untuk menggerakkan roda ekonomi.
“Kalau belanja lambat, berarti perputaran uang di masyarakat juga tertahan. Padahal APBD itu instrumen penting untuk menjaga daya beli masyarakat,” katanya.
Menurutnya, keterlambatan penyaluran anggaran seperti bantuan sosial maupun proyek padat karya akan mengurangi peredaran uang di masyarakat, Jika dana tersebut masih mengendap di kas pemerintah daerah, maka potensi pertumbuhan ekonomi juga ikut tertahan. Untuk mengatasi persoalan tersebut, DPRD Jawa Barat akan mendorong percepatan kerja OPD melalui rapat dengar pendapat (RDP) dengan masing-masing mitra komisi.
“DPRD harus lebih proaktif mendorong OPD melalui rapat kerja atau RDP dengan dinas-dinas terkait. Kita lihat kendala teknis mereka di mana supaya bisa dipacu bekerja lebih cepat dan tepat,” tuturnya.
Ia juga menekankan percepatan realisasi anggaran perlu difokuskan pada proyek-proyek strategis seperti pembangunan infrastruktur, perbaikan jalan, serta fasilitas pelayanan publik yang memiliki dampak langsung bagi masyarakat. **
