KAB. Bandung, — Komisi D DPRD Kabupaten Bandung lakukan kunjungan kerja (kunker) ke pusat kesejahteraan sosial (Puskessos) dan pemerintahan Desa Sukamulya, Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung, Rabu (17/3/2021).
Kunker anggota dewan itu, untuk menggali informasi sebanyak mungkin tentang Puskessos di desa tersebut. “Kita mendapatkan informasi yang banyak terkait puskessos, makanya langsung turun ke lapangan untuk menemui para penggiat puskessos,” kata Ketua Komisi D, Maulana Fahmi.
Ia mengatakan, prioritas utama Puskessos itu penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan pembangunan di tengah masyarakat.
Sementara Wakil Ketua Komisi D, Cecep Suhendar menyatakan, kunjungannya ke Puskessos dan Pemerintahan Desa Sukamulya Kecamatan Rancaekek berkaitan dengan kondisi sosial masyarakat di lapangan. Pertemuan tersebbut akan menjadi sample untuk pembahasan di DPRD Kabupaten Bandung.
“Persoalan sosial yang dinilai rumit dan cukup banyak tak bisa diselesaikan oleh sekelompok orang, tetapi harus bersama-sama dengan masyarakat,” ungkapnya.
Selain itu jelasnya, anggaran operasional harus disiapkan dan seimbang dengan kebutuhan. “Pekerjaan Puskessos ini 24 jam, diantaranya ketika ada warga yang sakit dan perlu ke rumah sakit. Itu pekerjaan Puskessos, terlebih warga yang sakit itu warga miskin itu membutuhkan pengurusan BPJS,” katanya.
Dikatakan Cecep, untuk keseimbangan anggaran operasional Puskesos ada pada APBDes. Karrena anggaran yang ada di desa itu, selain pembangunan dan pemberdayaan masyarakat juga dialokasikan bagi kegiatan sosial.
Sementara dalam dialog yang durasinya amat singkat, para anggota dewan itu mendengar langsung cuitan soal anggaran puskessos yang belum cair.
Selain itu juga disampaikan, aspirasi adanya regulasi khusus dalam penanganan permasalahan yang berkaitan dengan puskessos.
Sedang Ketua Puskessos Desa Sukamulya Istiqlal Shofiyulloh mengatakan, bantuan sosial yang diterima Desa Sukamulya sebanyak 1.528 paket, dengan rincian bantuan dari APBD Kabupaten Bandung, Provinsi dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) serta Dana Desa.
“Namun ada keluhan dari masyarakat, di antaranya bantuan APBD berupa beras dan gula, sedangkan bantuan dari Bangub atau provinsi berupa sembako dan uang. Yang menjadi keluhan dari warga itu, penerima bantuan sosial dari APBD Kabupaten Bandung tidak ada uangnya, sedangkan dari Bangun ada uangnya,” katanya.*
