BANDUNG,- Untuk menindaklanjuti nota pengantar Gubernur Jabar terkait pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019, Komisi II DPRD Jabar menggelar rapat kerja dengan beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Dalam membahas nota pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019, Komisi II membahas bersama Biro Perekonomian Jabar, Dinas Perkebunan Jabar, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jabar, serta Bappeda Provinsi Jawa Barat, di Balai Proteksi Tanaman Perkebunan, Pasir Jati, Bandung, Jumat (17/7/2020).
Ketua Komisi II, Rahmat Hidayat Djati berharap mitra terus mengembangkan potensi yang ada, salah satunya market place yang harus lebih diperhatikan, agar ekonomi dapat berangsur membaik, khususnya bagi petani.
“Saat ini pemulihan ekonomi sangat diperlukan, khususnya bagi para petani. Yang terlihat saat ini produksi sudah cukup pintar, namun pangsa pasar yang sulit, sehingga kita harus benar-benar mencari terobosan market place guna meningkatkan kesejahteraan para petani,” jelas Rahmat.
Senada diungkapkan Sekretaris Komisi II, Yunandar Eka Perwira. Menurutnya, masalah yang dihadapi saat ini adalah pangsa pasar. Untuk itu, perlu adanya perbaikan strategi market, khususnya pada komoditas unggulan yang ada di Jawa Barat.
Selain itu, diperlukan juga prioritas komoditas unggulan perkebunan di daerah Jawa Barat. Sehingga program yang dihasilkan terkait langsung dengan petani dan menjadi program yang dapat mensejahterakan petani.
“Pengembangan pasar harus benar-benar fokus. Salah satu contohnya memfokuskan pada komoditas kopi arabika. Kita juga harus melihat based on market-nya seperti apa. Ini merupakan tugas kita bersama. Kita juga perlu market intelegent tentang produk perkebunan. Sehingga yang dihasilkan tepat sasaran,” papar Yunandar.
Pihaknya pun mendorong dinas untuk lebih aktif menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat. Sehingga masyarakat lebih merasakan adanya kehadiran Pemerintah Provinsi Jawa Barat. (din)
