MAJALENGKA,– Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat bersama Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Wilayah IX melakukan kunjungan kerja ke SMK Negeri 1 Majalengka, dalam rangka evaluasi anggaran triwulan I tahun 2023, Selasa (2/5/2023).
Pada evaluasi anggaran tersebut, Komisi V menggali secara langsung apa yang menjadi kendala dalam menjaga stabilitas perkembangan pendidikan di SMKN 1 Majalengka.
Anggota Komisi V DPRD Jabar, Hj. Sari Sundari, S. Sos., MM., mengatakan, pihaknya menyoroti terkait Biaya Operasional Pendidikan Daerah (BOPD) yang menurun.
Hal tersebut menjadi kendala besar bagi keberlangsungan kegiatan siswa di salah satu sekolah favorit di Majalengka.
“Pada evaluasi anggaran triwulan 1 ini, ada beberapa kegiatan yang dipangkas karena terjadi penurunan BOPD,” kata Sari.
Sari Sundari berharap, agar kegiatan untuk mendukung perkembangan siswa bisa berjalan dengan baik.
“Kita berharap pemprov memperhatikan kebutuhan sekolah terkait dengan kualitas pendidikan bagi siswa, dengan penurunan BOPD ini tentu tidak semua kegiatan bisa dicover,” harap Sari.
Selanjutnya, Sari pun menanggapi perihal dampak dari program sekolah gratis dari Pemprov Jawa Barat.
Sari menilai, program sekolah gratis itu menjadi multi presepsi bagi orangtua siswa yang menganggap bahwa pembiayaan kegiatan belajar mengajar tanpa biaya sepeser pun.
“Hal ini menjadi masalah, sehingga sekolah tidak berani mengambil pungutan dari orangtua siswa karena dengan kalimat ‘gratis’ orangtua merasa gratis untuk seluruhnya, Komite pun masih menunggu juknis pelaksanaan perihal sumbangan tersebut,” tegas Sari.
Pihaknya akan mencoba mendorong Pemprov Jawa Barat, agar berbagai permasalahan yang dirasakan oleh satuan pendidikan di daerah bisa seimbang.
Terlebih Sari pun meminta Disnaker untuk terbuka terhadap perusahaan padat karya yang melibatkan lulusan SMA/SMK.
“Terkait dengan kompensasi yang diberikan perusahaan agar lulusan SMK dan SMA tidak disamakan, lulusan SMK punya skill lebih dari lulusan SMA,” tutup Sari. (Bn)
