SUMEDANG,– Koperasi Produsen Pemuda Mandiri Sumedang meminta Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang memfasilitasi pemanfaatan lahan di sekitar Jatigede untuk OTD (Orang Terkena Dampak).
Permintaan tersebut disampaikan Ketua Koperasi Produsen Pemuda Mandiri Sumedang, Slamet Prihadi kepada Wakil Bupati Sumedang H Erwan Setiawan saat beraudiensi di Ruang Kerja Wakil Bupati, Rabu (9/3/2022).
“Lahan di Waduk Jatigede milik Kementerian PUPR atau BBWS Cimanuk Cisanggarung yang luasnya 1.050 hektar itu bisa dimanfaatkan dengan pola Intergrated Faming System atau kawasan pertanian terpadu,” katanya.
Untuk itu, pihaknya meminta untuk difasilitasi dalam permohonan pemakaian lahan tersebut.
“Harapannya atas nama Pemerintah Kabupaten Sumedang bisa memohonkan lahan milik BBWS tersebut untuk dikelola OTD Jatigede,” kata Slamet.
Ia menjelaskan, program-program koperasi yang dikelolanya berorientasi kepada pemberdayaan OTD Waduk Jatigede agar menjadi “OPM” (Orang Penerima Manfaat) Jatigede.
“Koperasi kami ingin turut menjadi solusi terhadap permasalahan yang ada, khususnya dalam pemulihan ekonomi OTD Jatigede,” tuturnya.
Rencananya lahan tersebut akan ditanami komoditas unggulan berupa Kacang Koro sebagai solusi atas ketergantungan Kacang Kedelai impor.
“Kacang Koro ini dapat mensubtitusi Kacang Kedelai yang mana setiap tahun Indonesia mengimpor dari Amerika dan Brazil sebesar Rp. 17 Triliun. Apabila Sumedang mampu mencukupi untuk kebutuhan Sumedang saja, ini sudah luar biasa,” ujarnya.
Dikatakan, dalam pelaksanaannya pihaknya akan turut melibatkan para petani milenial, tanpa mengesampingkan para petani yang sudah ada.
“Tidak dibentuk Kelompok Tani yang baru. Kami padukan petani milenial ini dengan kelompok yang sudah berjalan. Jadi petani milenial dibantu oleh “Petani Kolotnial,” katanya.
Sementara itu, Wakil Bupati H Erwan Setiawan sangat mendukung rencana tersebut dan siap memfasilitasi apa yang dimohonkan.
“Kita mohon nanti lahan yang milik BBWS untuk kita garap. Kita surati ke Satkernya. Tetapi permohonan harus dari bawah dulu, dari para petani dan desa, Nanti kami yang memohonnya ke BBWS,” ucap Wabup.
Menurutnya, upaya tersebut juga menjadi jawaban bagi para petani yang tidak mempunyai lahan sendiri.
“Jadi ini legal. Selama ini kan BBWS tidak tahu lahannya digarapnya oleh siapa. Dengan ini, jadi ada kepastian,” ucapnya.
Wabup juga menyetujui pelibatan petani milenial dalam program tersebut karena menurutnya selama ini regerenasi petani sangat lambat bahkan cenderung hampir putus.
“Saya berharap dengan dilibatkannya petani milenial ini dapat menjadi regerenasi profesi petani sehingga ketahanan pangan tetap terjaga,” ucapnya
Masih menurut Wabup, daripada keluar kota untuk mencari pekerjaan yang belum jelas, lebih baik mengelola di daerah sendiri.
“Bertani ialah pekerjaan yang sangat mulia. Bila kita kelola oleh para petani milenial yang usianya masih produktif, bisa hasilnya pun akan lebih banyak lagi” katanya.
Tampak hadir mendampingi Wabup, Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Hilman Taufik Wijaya Somantri, Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Nandang Suparman dan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang Sajidin. (bs/hms)
