BANDUNG, — Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Aliansi Rakyat Menggugat (ARM) sebagainana dikemukakan Ketua LSM ARM, Furqon Mujahid Bangun, menemukan kejanggalan dan penyalahgunaan anggaran Biaya Tak Terduga (BTT) 1, 2, 3 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat.
Temuan LSM ARM ini disampaikan Ketuanya, Furqon MB saat aksi unjuk rasa ke Dinas Kesehatan Prov. Jabar, DPRD Jabar dan Kantor sementara Kejati Jabar, Kamis (22/7-2020).
LSM ARM saat audensi di Kantor Kejati Jabar, diterima Abdul Muis Ali selaku Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Jabar mengutarakan pelanggaran yang ditemukannya di Dinas Kesehatan Jabar pada penanggulangan Covid-19 dan Kejati Jabar akan menindaklanjutinya.
Kepada Penkum Kejati Jabar, Furqon didampingi Sekjen, Chandra Firdausyah dan pengurus ARM menjelaskan, dalam penanganan Covid 19, Pemda Jabar mengucurkan anggaran luar biasa kepada Dinas Kesehatan Jabar. Furqon melihat ada indikasi azas manfaat yang dilakukan oleh oknum pejabat Dinas Kesehatan Jabar tentang pengadaan alat kesehatan yang disebut anggaran Biaya Tak Terduga (BTT) 1, 2 dan 3.
“Ini tampak, pada saat rakyat sedang terpuruk dikenai biaya rapid test antara Rp. 300 ribu hingga Rp. 500 ribu,” ucap Furqon kepada Penkum Kejati Jabar.
Hal lainnya, kata Furqon, terkait pengadaan Alat Kesehatan (APD) dalam pengalokasian anggaran Covid 19, tidak transparan.
Saat lelang cepat BTT 1, 2 dan 3, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mau pun Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) harusnya mengundang pihak ke tiga yang mampu melakukan pengadaan tersebut. Namun dalam kenyataannya pada saat undangan pertama, ke dua dan ke tiga, justru perusahaan yang tidak diundang, yang melaksanakan pengadaan tersebut.
“Berawal dari keprihatinan pandemi Covid 19 ini dengan adanya lock down dan PSBB saat perekonomian sedang terpuruk, tahu-tahu pemerintah melegalkan rapid test dengan menerapkan biaya cukup besar. Padahal anggaran untuk itu di Jabar mencapai Rp.10, 8 triliun belum bisa dipertanggungjawabkan. Kemana uang itu,” kata Furqon.
Sementara itu, saat ARM hendak menyampaikan aspirasi ke Dinas Kesehatan, ujar Furqon, mereka harusnya ada. Eh ini malah kabur, menghindar saat ARM akan menyampaikan aspirasi kepada mereka.
Karena itu kepada Dinas Kesehatan, ARM berjanji akan turun aksi lagi dalam jumlah yang lebih besar.
“Kami akan meminta kepada Gubernur Jabar sesegera mungkin mencopot jabatan Kepala Dinas Kesehatan Jabar secara tidak hormat.*
Elly
