BANDUNG, — DPP Manggala Garuda Putih (MGP) mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung melakukan evaluasi dan tidak terburu-buru dalam menetapkan anggota Dewan Pendidikan Kota Bandung (DPKB).
“Pandangan kami, wali kota harus melakukan evaluasi atas kinerja panitia pemilihan (panlih). Wali kota jangan tergesa-gesa menetapkan anggota DPKB,” ungkap Agus Satria Ketua Biro Investigasi MGP, Sabtu (14/5/2022).
Menurut Agus, pihaknya sama sekali tidak mengenal orang-orang yang sudah ditentukan dan dinyatakan lolos oleh panlih sebagai calon anggota DPKB.
“Bagi saya pribadi nama nama mereka tidak familiar, saya merasa tidak terwakili oleh mereka-mereka yang dinyatakan lolos,” ucap dia.
Menurutnya, DPKB idealnya benar-benar sebagai wadah yang berasal dari seluruh unsur masyarakat sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan.
“Jangan cuma kalangan akademisi saja, anggota DPKB juga harus diisi oleh unsur dari masyarakat yang selama ini memiliki pengalaman empiris untuk mengelola atau sebagai aktivis pendidikan yang ada di Kota Bandung,” sebut Agus.
Dia pun mengkritik kebijakan panlih yang hanya meloloskan 11 orang calon anggota DPKB hanya berdasarkan lulus makalah saja.
“Padahal dalam aturannya disebutkan bahwa panlih memilih sebanyak-banyaknya 22 orang calon anggota untuk diajukan serta dipilih jadi 11 orang anggota DPKB oleh wali kota,” ujarnya.
“Dengan cuma meloloskan 11 orang, pilihan wali kota tentu jadi sempit. Mereka yang lolos karena lulus makalah saja, tidak punya track record serta pengalaman dalam pengelolaan pendidikan di Kota Bandung,” imbuh Agus.
Agus menambahkan, pihaknya akan melakukan aksi turun ke jalan jika Pemkot Bandung memaksakan diri menetapkan dan melantik anggota DPKB.
“DPKB bukan wadah kumpulan akademisi saja, tapi harus mewakili seluruh elemen masyarakat pendidikan di Kota Bandung. Kami akan turun ke jalan jika aspirasi kami ini diabaikan,” tegas Agus. **
