PANGANDARAN, – Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Asep Noordin, H.M.M, menyatakan dukungan penuh terhadap pengusutan dugaan praktik pungutan liar (pungli) dan peredaran tiket palsu yang mencuat di kawasan objek wisata Pangandaran.
Asep menduga praktik kecurangan ini tidak mungkin dilakukan oleh pihak eksternal semata. Ia menilai, ada kemungkinan keterlibatan orang dalam yang memahami secara detail alur dan celah dalam sistem tiketing yang berlaku di kawasan tersebut.
“Modus seperti ini hampir pasti tidak dilakukan sendiri oleh pihak luar. Ada indikasi kuat keterlibatan oknum dari dalam sistem,” ujar Asep saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon pada Rabu, 9 Juli 2025.
Menurutnya, titik rawan pungli paling mungkin terjadi di pintu masuk kawasan wisata atau tol gate, yang merupakan titik sentral transaksi retribusi. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya pengawasan internal yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan wewenang.
“Oknum bisa muncul di berbagai lini. Maka dari itu, pola pengawasan harus dirancang lebih intens dan berlapis,” tegasnya.
Asep juga menyoroti peran penting Inspektorat Daerah Pangandaran dalam memastikan pengawasan teknis berjalan optimal, khususnya dalam proses penarikan retribusi daerah. Ia menyebut peristiwa ini sebagai momentum penting bagi pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem tiketing.
“Sudah saatnya sistem digitalisasi diterapkan secara menyeluruh. Tidak hanya pada proses pembayarannya, tapi juga pada sistem pemantauan dan validasi tiket,” tambah Asep.
Asep mengungkapkan bahwa hingga saat ini, sistem pembayaran tiket di kawasan wisata Pangandaran belum sepenuhnya berbasis digital. Masih banyak kelemahan yang bisa dimanfaatkan oleh oknum tak bertanggung jawab. Salah satunya adalah lemahnya kontrol terhadap tiket yang masuk, bahkan sering kali barcode tiket tidak diperiksa dengan benar oleh petugas.
“Tiket palsu bisa saja lolos karena sistem verifikasi belum berjalan maksimal. Ini jelas harus dibenahi,” tandasnya.
Asep mendorong adanya kajian serius untuk memperkuat sistem administrasi dan transparansi dalam pengelolaan tiket masuk. Ia menilai, tata kelola yang tertib dan dapat dimonitor secara real-time akan menjadi kunci dalam mencegah berbagai bentuk kecurangan.
Menutup pernyataannya, Asep menyampaikan apresiasi kepada aparat penegak hukum dan tim terkait yang telah mengambil langkah konkret dalam mengungkap praktik ilegal ini. Ia berharap proses penyelidikan dapat berjalan tuntas dan memberikan efek jera bagi para pelaku.
“Kami mendukung penuh langkah hukum yang sedang berjalan. Jangan sampai praktik seperti ini terus berulang dan merugikan daerah,” pungkasnya. (Supriatna)
