SUMEDANG,– Bupati Sumedang, Dony Ahmad Munir memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Ruang Rapat Bupati, Kamis (21/5/2026).
Rapat guna membahas percepatan pelaksanaan program MBG. Dalam rakor, dibahas berbagai langkah strategis untuk memastikan program MBG berjalan optimal, transparan dan menjangkau seluruh penerima manfaat di Kabupaten Sumedang.
Saat ini, jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Sumedang yang sudah beroperasi sebanyak 148 SPPG, 68 SPPG dalam tahap persiapan pembangunan dan 28 SPPG untuk wilayah terpencil.
Pemerintah Kabupaten Sumedang terus mempercepat pembangunan agar target 240 dapur SPPG dapat segera terwujud sehingga program MBG bisa menjangkau seluruh masyarakat penerima manfaat.
Salah satu fokus utama dalam rakor tersebut ialah optimalisasi portal mbg.sumedangkab.go.id guna meningkatkan transparansi pelaksanaan program MBG.
“Arti penting portal MBG adalah meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelaksanaan program MBG, menciptakan kompetisi yang sehat antar mitra dan memastikan seluruh dapur menjalankan aturan,” ujar Dony.
Ia menambahkan, setiap SPPG wajib melaporkan menu harian melalui portal tersebut agar dapat dipantau langsung oleh masyarakat maupun pemerintah daerah.
“SPPG yang tidak memberikan laporan pada portal akan ditegur melalui surat dan berpotensi disuspend,” tegasnya.
Pemkab Sumedang juga akan meningkatkan literasi dan pemahaman seluruh stakeholder terkait program MBG melalui rakor khusus bersama kepala sekolah serta rakor Forkopimcam yang melibatkan camat, danramil, kapolsek, korcam hingga pihak SPPG.
“Dengan begitu pola koordinasinya akan tepat dan semua stakeholder dapat memahami serta bersama-sama mengawasi jalannya program MBG,” katanya.
Dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, Pemkab Sumedang juga akan berkolaborasi dengan Balai Latihan Kerja (BLK) Sumedang guna memberikan pelatihan keterampilan dan sertifikasi bagi relawan maupun karyawan MBG.
“Peningkatan kompetensi SDM bisa bekerja sama dengan BLK agar para relawan memiliki keterampilan dan kompetensi yang baik,” katanya.
Rakor juga membahas penguatan pengawasan terhadap operasional dapur MBG, salah satunya melalui penerapan sistem absensi E-Office bagi kepala SPPG.
Menurut Dony, sistem tersebut diperlukan untuk memantau kehadiran dan kedisiplinan kepala SPPG agar operasional dapur tidak terganggu. “Absensi kepala SPPG penting untuk memastikan operasional dapur berjalan baik,” ujarnya.
Di sisi lain, Pemkab Sumedang juga memastikan rantai pasok pangan untuk kebutuhan SPPG berasal dari komoditas lokal yang didistribusikan melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai offtaker.
Bupati Dony menegaskan percepatan pembangunan SPPG harus terus dilakukan agar seluruh masyarakat segera menerima manfaat program MBG.
“Saya ingin dipercepat agar semua masyarakat segera menerima manfaat,” katanya.
Saat ini, program MBG sendiri memberikan dampak ekonomi di Kabupaten Sumedang. Peredaran uang dari program tersebut mencapai Rp149,92 miliar setiap bulan dan dari 148 SPPG yang telah beroperasi telah menyerap sekitar 7.400 tenaga kerja. (hms/bon)
