BANDUNG,– Seluruh karyawan-karyawati di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat menjalani tes urine, Kamis (26/2/2020).
Penyelenggaraan tes urine dilakukan DPRD Jabar yang bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Jawa Barat. Adapun dilakukannya tes urine sebagai upaya pencegahan terhadap kecanduan atau bahkan penyalahgunaan obat terlarang dan narkotika.
Usai acara, sekretaris DPRD Provinsi Jawa Barat, Ir. H Toto Mohamad Toha, M.Ag menjelaskan, kegiatan ini dilakukan sebagai salah satu wujud komitmen Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba.
“Jadi DPRD Jabara mengharuskan seluruh karyawan dan karyawati di lingkungan Sekretariat DPRD untuk melakukan tes urine,” kata Toto, kepada wartawan.
Pihaknya berharap karyawan di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat negative dari pengaruh narkotika dan obat terlarang. Karena menurutnya, jika ada pegawai DPRD yang positif narkoba, hal berdampak pada kinerja dalam menjalankan pelayanan terhadap masyarakat Jawa Barat.
“Kalau semuanya sehat, terbebas dari pengaruh narkotika apapun maka kinerjanya pun berdampak positif dan semakin baik,” tandasnya.
Di tempat sama, Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberdyaaan masyarakat BNN Provinsi Jawa Barat, Drs. Wuryanto Sugiri menuturkan, hasil secara resmi belum dapat diinformasikan lantaran perlu proses pemeriksaan terlebih dahulu. Saat ini hanya baru patut diduga negative semuanya.
“Hasil tes secara resmi akan kita sampaikan secepatnya. Hari ini belum bisa. Butuh proses,” jelas Wuyanto.
Dia menyebutkan, pelaksanaan tes urine tersebut merupakan instruksi dari pemerintah pusat hingha gubernur sebagai upaya memerangi narkoba di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Kegiatan ini sudah diintruksikan pemerintah pusat, apalagi dari gubernur juga. Sehingga kita (BNN) harus melaksanakannya,” katanya.
Dia menambahkan, kegiatan tes urine tersebut dilakukan di seluruh OPD di Jawa Barat secara bertahap. Kali ini dijadwalkan di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya di OPD lainnya yamg ada di Jabar.
“Pelaksanaanya dilakukan secara bertahap, dan ini harus dilaksanakan,” katanya. [elly]
