CIREBON,- Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) aksinya dinantikan masyarakat Desa Kepuh, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Pasalnya, warga yang mengajukan penerbitan sertifikat merasa dirampas oknum tak bertanggung jawab hingga ratusan ribu rupiah.
Berdasarkan keterangan yang dihimpun, pada Kamis (28/02/2019) kemarin, di Desa Kepuh telah berlangsung penyerahan 150 sertifikat gratis milik masyarakat yang mengikuti Program Nasional Agraria (Prona).
Namun demikian, sejumlah warga menyayangkan program sertifikat gratis dari pemerintah malah dimanfaatkan oleh oknum tertentu dengan menargetkan iuran sebesar Rp400 ribu per sertifikat.
“Jika kita mengacuh dari program pemerintah yang sekarang, dari semula Prona menjadi Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL), dan mengacu pada Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri sangat jelas bahwa untuk masalah pungutan tidak boleh lebih dari Rp150 ribu. Akan tetapi kenyataan di lapangan sungguh sangat berbeda, banyak oknum yang merampas uang melalui program ini demi meraup keuntungan,” jelas Ya, salah seorang warga Palimanan.
Menurut dia, salah seorang panitia Prona Desa Kepuh beralasan, bahwa pungutan tersebut hanya sumbangan seikhlasnya. Namun warga menyayangkan karena kenyataannya malah ditarget dengan nominal Rp400 ribu.
“Jika itu sumbangan, bahkan salah satu panitia prona berinisi MH (Ketua LPMD) dan TP (Angota BPD) pada Rabu malam sempat meminta kepada pemohon sertifikat sebesar Rp.200 ribu, dengan alasan buat jamuan besok harinya saat pembagian sertifikat,” tandasnya.
Di tempat terpisah masyarakat yang mengajukan prona, W mengaku pada awal pendaftaran dirinya diminta Rp200 ribu, dan sekarang setelah jadi diminta kembali Rp200 ribu.
“Total, saya sudah mengeluarkan uang Rp400 ribu. Kok bisa gitu ya, katanya geratis,” ungkap W dengan nada kesal.
Dia berharap, pihak berwenang segera turun tangan untum mengusut dugaan pungli ini.
“Bila perlu, mas wartawan sampaikan dugaan kasus ini kepada pihak berwenang untuk mengusut tuntas kejadian yang merugikan warga dan mencoreng program pemerintah ini,” ujarnya.
One-to
