SUMEDANG,– Pada Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2022 di Pendopo Setda Kabupaten Sumedang, Selasa (15/2), dilaksanakan Penandatanagan Deklarasi Gerakan Bersama Lawan Kemiskinan oleh Bupati Sumedang, Wakil Bupati Sumedang, Forkopimda dan para kepala perangkat daerah serta camat se- Kabupaten Sumedang.
Penandatanganan tersebut merupakan komitmen bersama untuk terus berupaya melakukan program kegiatan yang bertujuan menanggulangi kemiskinan.
“Deklarasi Gerakan bersama Lawan Kemiskinan merupakan sebuah komitmen dan kesatuan gerak seluruh pihak untuk membantu masyarakat yang masih di bawah garis kemiskinan agar dapat keluar dari garis kemiskinan,” ucap Wabup Sumedang, H. Erwan Setiawan.
Wabup mengatakan, pada Tahun 2022 Kabupaten Sumedang ditetapkan sebagai Kabupaten Prioritas Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem oleh pemerintah pusat.
“Tentunya penanggulangan kemiskinan yang kita lakukan di Tahun 2022 harus extra ordinary, harus dilakukan dengan cara-cara di luar standar agar hasilnya optimal,” ujarnya.
Selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, Wabup meminta kepada seluruh stakeholders untuk melaksanakan program penanggulangan kemiskinan yang ada agar masyarakat dapat secepatnya merasakan manfaat program tersebut.
“Untuk pemerintah kecamatan saya minta agar segera melaksanakan Deklarasi Gerakan Bersama Lawan Kemiskinan di tingkat kecamatan untuk membangun gerak langkah yang sama dengan para stakeholders,” tuturnya.
buy augmentin online https://anxiety-gone.com/wp-content/themes/tribe/inc/tgm/languages/po/augmentin.html no prescription
Ditambahkan Wabup, Angka Kemiskinan Tahun 2022 sangat ditentukan oleh pelaksanaan Susenas l (Survey Sosial Ekonomi Nasional) 2022 yang akan dilakukan oleh BPS pada Maret 2022.
Oleh sebab itu, ia menginstruksikan untuk mengawal pelaksanaan Susenas 2022 agar responden bisa menjawab kusioner dengan baik sehingga hasilnya optimal.
“Tidak boleh ada masyarakat yang menjawab asal-asalan atau berharap dapat bantuan pemerintah dengan menjawab tidak sesuai kenyataan agar masuk kategori miskin, ” tuturnya.
Sementara itu, Bupati Dony Ahmad Munir mengatakan, Kabupaten Sumedang masih berada di atas angka kemiskinan Jawa Barat dan Nasional yang mana mengalami peningkatan dari 10,26 persen di Tahun 2020 menjadi 10,71 persen di Tahun 2021.
“Jika dibandingkan dengan Angka Kemiskinan Nasional yakni 9,71 persen dan Provinsi Jabar 8,4 persen, angka kemiskinan Kabupaten Sumedang masih tinggi,” ucap Bupati.
Untuk itu, Bupati berharap para kepala perangkat daerah dan camat dapat mengkoordinir berbagai strategi kebijakan dalam pengentasan kemiskinan, termasuk dengan kolaborasi Pentahelix ABCGM.
“Pelibatan Pentahelix yakni Akademisi, Bisnis, Community, Government dan Media sangat diperlukan dalam pengentasan kemiskinan. Disinilah fungsi pemerintah sebagai kolaborator dalam memberdayakan seluruh modal sosial yang ada,” jelasnya.
Bupati menyebutkan, setidaknya ada 7 langkah dalam pengentaskan kemiskinan agar tepat sasaran dan tepat manfaat.
“Pertama adalah memanfaatkan Rumah Besar penanganan kemiskinan sebagai wadah untuk mensejahterakan masyarkat. Kedua dengan investasi akan meningkatkan pendapatan dan ekonomi. Ketiga menggerakkan sektor wisata, Keempat membuat program kegiatan penanggulangan kemiskinan di tiap SKPD dan Kecamatan. Kelima merealisasikan anggara. Keenam menggerakkan Bumdes. Terakhir memaksimalkan Dana Desa APBDes,” tegas Bupati.
Bupati juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah hadir menjadi bagian solusi untuk mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Sumedang.
“Terima kasih telah bersama-sama hadir sebagai instrumen dalam mengentaskan kemiskinan dan tentunya kegiatan ini diharapkan mampu menghasilkan komitmen bersama untuk pengentasan kemiskinan di Kabupaten Sumedang,” ujar Bupati. (abas)
