SUMEDANG,– Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang menjajaki kerja sama dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Republik Indonesia terkait Pusat Pengembangan Pancasila.
Penjajakan tersebut dibahas dalam pertemuan antara Pj. Bupati Sumedang Herman Suryatman dengan Deputi Hukum Advokasi dan Pengawasan Regulasi BPIP Kemas Akhmad Tadjuddin beserta jajaran di Gedung Negara, Senin (15/1/2024) malam.
Penjajakan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya di Jakarta beberapa waktu lalu. Rencananya pengembangan pusat Pancasila akan dipusatkan di Bumi Perkemahan Kiara Payung Jatinangor.
Herman mengatakan, Pemkab Sumedang akan melakukan survei titik koordinat dengan pihak Pemrov Jabar di Kiara Payung Jatinangor.
“Apa yang diupayakan Pemkab Sumedang menjadi umpan terobosan untuk kepentingan nasional. Kami sudah layangkan surat kepada gubernur untuk fasilitasi hibah tanah untuk pembangunan Pusat Pengembangan Pancasila di Kiara Payung,” katanya.
Dikatakan Herman, selain fasilitasi lahan, ia juga membahas terkait pelaksanaan KKN Tematik Gotong Royong Membangun Desa (GRMD) sebagai aktualisasi dari nilai-nilai Pancasila.
“Dalam KKN Tematik, Pemkab Sumedang sudah mengeksekusinya di 26 desa dan akhir bulan ini akan datang 2.510 mahasiswa yang akan diterjunkan di 251 desa untuk melaksanakan KKN Tematik GRMD. Itu aktualisasi dan eksekusi Pancasila,” ujarnya.
Sementara itu, Deputi Hukum Advokasi dan Pengawasan Regulasi BPIP RI Kemas Akhmad Tadjuddin mengatakan, hasil evaluasi BPIP, indikator nilai-nilai Pancasila belum tersosialisasi secara merata sehingga belum digunakan untuk penyusunan regulasi.
“Hampir semua daerah belum dilaksanakan secara masif. Tahun 2024 ini, kami gencar lakukan Bimtek langsung kepada perancang regulasi, bagaimana memasukan nilai Pancasila, langsung praktek,” katanya.
Menurutnya, gagasan yang disampaikan Pj Bupati Sumedang berkolaborasi dengan BPIP tentun akan berdampak terhadap kemajuan daerah yang pada akhirnya turut berkontribusi terhadap kemajuan Indonesia.
“Inspiratif, jika gagasan ini bisa diwujudkan maka desa-desa akan maju dan akan berdampak terhadap kabupaten dan provinsi lebih jauhnya Indonesia maju,” katanya. (hm/bn/bs)
