TANAH BUMBU, — Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Pemkab Tanbu), Provinsi Kalimantan Selatan dipastikan telah menyelesaikan penginputan data rencana kerja anggaran (RKA) tahun anggaran (TA) 2022 ke Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).
Hal ini diungkapkan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tanah Bumbu, H. Syamsuddin, S.Sos, MM pada Rabu, 5 Januari 2022.
“Mulai hari ini sudah proses input penggajian menggunakan SIPD,” tegas Mantan Camat Simpang Empat yang akrab disapa H. Syam ini.
H.Syam menuturkan, Pemkab Tanbu merupakan kabupaten pertama di Kalsel yang menerapkan sistem olahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI.
“Sebenarnya tahun kemarin sudah sempat diterapkan. Namun karena ada kendala teknis akhirnya ditunda dan dikembalikan ke sistem awal, yakni SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah),” sambungnya.
Namun, lanjutnya, sejak awal tahun ini sudah bisa diterapkan karena semua perangkat dan sarana sudah menunjang.
“Tapi dalam prosesnya tetap dilakukan sinkronisasi dengan SIMDA,” terangnya.
buy levaquin online https://ponderapharma.com/wp-content/themes/twentythirteen/inc/php/levaquin.html no prescription
Dipaparkannya, dalam UU Nomor 23 Tahun 2014, pasal 274 bahwa perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah.
“Data dan Informasi yang digunakan dalam penyusunan dokumen perencanaan haruslah data yang sudah di-input ke dalam SIPD,” jelasnya.
SIPD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kinerja pemerintah daerah.
Sementara itu, tujuannya untuk mengoptimalkan pemanfaatan data dan informasi pembangunan daerah.
Jika disimpulkan, data dan informasi memiliki peran yang penting dalam upaya mencapai keberhasilan pembangunan di Indonesia.
Oleh karena itu, pemerintah terus mendorongnya dengan menerbitkan beberapa payung hukum untuk mendukung pengadaan data dan informasi yang valid dan bisa dipertanggung jawabkan. (Ag)
