JAKARTA,– Penjabat Wali Kota Sorong, Dr. Bernhard Eduard Rondonuwu, S.Sos, M.Si, menghadiri pengarahan yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian di Kementerian Dalam Negeri, Selasa (22/10).
Acara tersebut juga dihadiri dua Wakil Menteri Dalam Negeri yang baru dilantik, Dr. H. Bima Arya Sugiarto dan Dr. Ribka Haluk.
Pengarahan ini merupakan tindak lanjut dari Keputusan Presiden No. 73/M Tahun 2024 tentang pengangkatan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih periode 2024-2029. Pelantikan kedua pejabat ini dilakukan pada 20 Oktober 2024.
Dalam sambutannya, Mendagri mengucapkan selamat kepada kedua pejabat yang baru dilantik dan mengharapkan kontribusi mereka untuk memperkuat pemerintahan daerah.
Menteri Tito Karnavian menjelaskan bahwa Kementerian Dalam Negeri memiliki peran sentral dalam mengawasi dan membina penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Hal ini merupakan mandat dari UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menetapkan tugas Kemendagri dalam memberikan pedoman dan supervisi terhadap urusan pemerintahan di seluruh tingkat pemerintahan, mulai dari provinsi hingga desa.
Selain itu, Mendagri juga menyampaikan pentingnya koordinasi yang baik antar susunan pemerintahan untuk memastikan pelaksanaan urusan pemerintahan berjalan efektif.
Ia menekankan bahwa pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara nasional dikoordinasikan oleh Kemendagri.
Wakil Menteri Dalam Negeri, Dr. Bima Arya Sugiarto dan Dr. Ribka Haluk, memiliki peran strategis dalam mendukung tugas Mendagri.
Wamendagri bertanggung jawab untuk membantu merumuskan kebijakan di Kemendagri dan mengoordinasikan pencapaian kebijakan strategis lintas organisasi.
Bima Arya yang sebelumnya menjabat sebagai Wali Kota Bogor dan Ribka Haluk, yang pernah menjabat sebagai Penjabat Gubernur Papua Tengah, diharapkan mampu membawa pengalaman mereka untuk meningkatkan kualitas pemerintahan daerah.
Posisi Wakil Menteri juga diharapkan mempercepat pencapaian target pembangunan di berbagai daerah.
Dalam perannya, Wamendagri akan membantu Menteri Dalam Negeri untuk mengoordinasikan kebijakan yang bersifat lintas sektor dan memastikan pelaksanaan program strategis berjalan sesuai dengan rencana.
Mereka juga akan memfasilitasi interaksi antara pemerintah pusat dan daerah agar sinergi pembangunan dapat terwujud.
Mendagri berharap, dengan kehadiran dua Wamendagri yang berpengalaman, tata kelola pemerintahan di Indonesia akan semakin kuat dan mampu menghadapi tantangan di masa depan. (Abas)
