MAYBRAT,– Pj. Bupati Maybrat, Berhard E. Rondonuwu didampingi Asisten 2 Pemkab Maybrat menghadiri undangan Kapolri dalam rangka business matching tahap IV, Percepatan Realisasi Produk Dalam Negeri oleh Kementerian, Lembaga dan BUMN, Kamis (6/10/2022).
Acara dibuka Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Dalam paparannya Luhtu menjelaskan progres realisasi belanja produk dalam negeri. Yang mana per 5 Oktober 2022, realisasi produk dalam negeri mencapai Rp. 487 triliun atau 50,9% dari komitmen.
“Penayangan produk E-Catalog per 5 Oktober 2022 produk tayang mencapai 1.355.233 Produk atau 135.5%. Masih terdapat 11 pemda yang belum menayangkan,” ungkapnya.
Menteri Luhut menambahkan, inflasi indeks harga konsumen per September 2022 melambat menjadi 5,95% year on year, dan perlu penurunan 1% pertahun untuk mencapai target 0% angka kemiskinan esktrem pada 2024.
“Pertumbuhan ekonomi membaik pada 2022, sekitar 5% dengan PDB suda kembali ke tingkat sebelum pandemik. Sedangkan angka per kapita Indonesia berada pada upper middle income pada 2019. Namun menjadi lower middle income pada 2020 akibat Covid-19. Perlu inovasi kebijakan untu mencapai target high income pada 2045,” jelas Luhut.
Ia juga membeberkan kendala pertumbuhan ekonomi, korupsi, inefiensi ekonomi, mentalitas jajahan, minm inovasi teknologi, gini ratio masih besar, birokrasi masih besar, birokrasi berbelit, kualitas sumber daya manusia yang tergolong rendah, penegakan hukum masih lemah, tingginya impor dan konsumsi produk asing.
“Konsolidasi pengadaan laptop dalam negeri untuk keperluan TIK dan media pendidikan dan administrasi perkantoran meningkat efisiensi hingga 2,.9% dan 29,7 persen,” katanya.
Sementara Kartu Kredit Pemerintah Domestik (KKPD) dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses pembayaran pengaaan barang/jasa.
Ia juga menyampaikan inovasi transformasi ekonomi kawasan industri kaltara, petrokimia terbesar, elektronik alumina, besi dan baja, new energy battery, industrial dan polycristalling silicon.
“Dampak ekonomi belanja produk dalam negeri, pada tahun 2021 perekonomian Indonesia mengalami peningkatan dari 1.07% pada 2020 menjadi 3.69% pada 2021, atau meingkat 5.76%,” ungkapnya.
Komitmen aksi afirmasi kedepan, realisasi komitmen belanja produk dalam negeri tahun 2023, penggunaan KKPD pada Januari 2023, belanja impor maksimal 5%, pengesahan RUU pengadaan barang dan jasa publik, penilaian belanja produk dalam negeri untuk inikator reformasi birokrasi.
Sementara Menteri perindustrian menjelaskan tentang menyederhanakan sertifikasi TKDN untuk Industri kecil. Penguatan data suplai produk dalam negeri saat ini pendaftaran sertifikasi TKDN dilakukan melalui sistem informasi industri nasional. (abas)
