SUMEDANG,– Pj. Bupati Sumedang Yudia Ramli menekankan pentingnya keterlibatan langsung dari Camat dan Kades dalam menjalankan program penghapusan kemiskinan ekstrem.
Hal itu disampaikan oleh Pj. Bupati Yudia Ramli pada acara Silaturahmi dan Pembinaan SAKIP di Kecamatan Jatinangor, Kamis (5/7/2024).
Dikatakan Yudia, program tersebut menjadi prioritas utama Pemerintah Kabupaten Sumedang guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang masih hidup di bawah garis kemiskinan.
Pengentasan kemiskinan ekstrem yang dilakukan secara bersama-sama antara Pemerintah Kabupaten, Camat dan Kades diharapkan dapat membawa dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Sumedang,” ujar Pj. Bupati Yudia.
Untuk mengawal program dimaksud, Pj. Bupati Yudia juga menekankan pentingnya pendekatan yang holistik dalam menangani masalah kemiskinan.
Ia mengungkapkan kemiskinan tidak hanya terkait dengan aspek fisik, tetapi juga erat kaitannya dengan kondisi mental dan kesejahteraan psikologis masyarakat.
“Saya mengajak seluruh Kades di Sumedang untuk tidak hanya fokus pada peningkatan fisik, namun juga memberikan perhatian mental masyarakat. Dengan mental yang baik, insyaallah mereka memiliki semangat hidup dan lebih optimistis untuk keluar dari lingkaran kemiskinan,” ungkapnya.
Lebih lanjut Pj. Bupati juga mengingatkan Camat dan para Kades agar tidak lengah dalam penanganan stunting dan terus mendorong agar stunting di Sumedang turun.
“Jangan sampai ada bayi baru lahir stunting. Caranya ibu hamil diberikan asupan gizi yang baik, seperti telur dan susu. Kemudian mereka juga dicek kesehatannya. Selain itu, gadis remaja juga diberikan obat untuk penambah darah dari puskesmas,” ujarnya.
Ia pun meminta kepada Camat dan Kades di wilayah Jatinangor untuk meningkatkan pengawasan dan intensifikasi terhadap Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya Pemda Sumedang dalam meningkatkan PAD untuk mendukung berbagai program pembangunan, termasuk program pengentasan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Sumedang.
“Jatinangor ini masih lemah dalam penarikan PBB. Seharusnya sudah 40 persen, ternyata masih 17 persen. Makanya saya ajak camat bersama para Kades untuk menggenjot PBB dalam mendukung pembangunan di Sumedang,” kata
Terakhir Pj. Bupati mengingatkan akan pentingnya fokus pada outcome dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
Ia menegaskan, SAKIP tidak boleh hanya difokuskan pada output dan _eviden€ semata, tetapi harus mampu menjadi daya ungkit yang nyata terhadap kesejahteraan masyarakat Sumedang.
“Diharapkan SAKIP di Sumedang dapat menjadi instrumen yang lebih efektif. Tidak hanya sekedar ouput dan eviden saja, tetapi juga outcome sebagai daya ungkit terhadap kesejahteraan masyarakat Sumedang,” pungkasnya. (hm/bn/bs)
