SORONG,– Penjabat (Pj) Bupati Maybrat, Bernhard E. Rondonuwu menghadiri kunjungan kerja pimpinan dan anggota Komisi II DPR RI serta Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dalam rangka monitoring perkembangan penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Papua Barat Daya, Senin (27 Mei 2024).
Kegiatan ini merupakan upaya untuk memastikan percepatan pemekaran dalam hal pembangunan dan administrasi pemerintahan di provinsi ini berjalan sesuai rencana.
Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, termasuk Pj Gubernur Papua Barat Daya beserta jajaran, Kapolda Papua Barat Daya beserta jajaran, jajaran Forkopimda terkait, Panglima Kodam XVIII/Kasuari beserta jajaran, Seluruh Penjabat Bupati/ Bupati serta jajaran yang terkait. Kehadiran mereka menunjukkan komitmen bersama untuk mendukung kemajuan dan stabilitas pemerintahan di Papua Barat Daya.
Kegiatan pertama dalam rangkaian kunjungan kerja ini adalah peninjauan lokasi calon kawasan pusat gedung pemerintahan daerah Provinsi Papua Barat Daya yang terletak di lapangan Wombik, Kilometer 16, Sorong.
Lokasi ini diharapkan menjadi pusat administrasi dan kegiatan pemerintahan yang modern dan efisien.
Pj Gubernur Papua Barat Daya menjelaskan lima aspek utama pembangunan kawasan pusat gedung pemerintahan tersebut.
Pertama, desain bangunan yang sudah modern dan mencerminkan kemajuan zaman.
Kedua, pembangunan ini akan mengedepankan aspek budaya lokal, sehingga tetap mengakar pada kearifan lokal masyarakat Papua.
Ketiga, aspek lingkungan dengan mengaplikasikan konsep Go Green menjadi prioritas, memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.
Keempat, kawasan ini akan menyediakan ruang terbuka bagi masyarakat luas untuk dimanfaatkan secara umum, menciptakan ruang publik yang bermanfaat bagi semua.
Kelima, pembangunan ini dirancang bersifat ekonomis, memastikan efisiensi dalam penggunaan anggaran tanpa mengorbankan kualitas dan fungsi dari gedung pemerintahan yang dibangun.
Ketua Komisi II DPR RI menyampaikan bahwa percepatan proses pemekaran di Tanah Papua harus diberi perhatian khusus.
Hasil dari rangkaian kunjungan kerja ini akan menjadi bahan perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
Ia juga mengucapkan terima kasih atas dukungan semua pihak yang telah berkontribusi dalam mendukung proses ini, menggarisbawahi pentingnya sinergi antara semua elemen pemerintahan untuk keberhasilan pembangunan di Papua Barat Daya. (Abas)
