SORONG,– Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk memimpin rapat penting membahas persiapan Pilkada Serentak 2024 di Papua Barat Daya, Rabu (20/11).
Acara ini berlangsung di Hotel Rylich Panorama, Kampung Baru, Kota Sorong, dan dihadiri oleh Pj Gubernur Papua Barat Daya, unsur Forkopimda, serta kepala daerah termasuk Pj Wali Kota Sorong, Dr. Bernhard Eduard Rondonuwu, S.Sos., M.Si.
Hadir pula Pj bupati se Papua Barat Daya, KPU Papua Barat Daya, dan Bawaslu Papua Barat Daya untuk mendukung agenda strategis ini. Dalam rapat tersebut, berbagai pihak membahas langkah-langkah teknis guna memastikan Pilkada berjalan lancar dan damai di seluruh wilayah Papua Barat Daya.
Wamendagri Ribka Haluk menyampaikan bahwa rapat ini merupakan bagian dari rangkaian kunjungan Kementerian Dalam Negeri ke berbagai wilayah Papua.
“Bukan hanya di Papua Barat Daya saja, tetapi seluruh Papua. Kami ingin memastikan pelaksanaan Pilkada berjalan aman dan kondusif,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah, KPU, dan Bawaslu dalam mempersiapkan agenda demokrasi tersebut.
“Pembahasan kami fokus pada persiapan Pilkada yang akan berlangsung pada 27 November 2024,” tambah Ribka.
Rapat ini menjadi momentum untuk memantapkan kesiapan semua elemen terkait.
Pj. Wali Kota Sorong, Dr. Bernhard Eduard Rondonuwu, turut melaporkan persiapan di Kota Sorong, termasuk data kuantitatif seperti jumlah pemilih dan Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Selain itu, ia menjelaskan bahwa persiapan logistik sudah hampir selesai dan siap didistribusikan.
Dengan kolaborasi erat antara pemerintah daerah, KPU, Bawaslu, TNI, dan Polri, Pj Wali Kota optimis Pilkada di Kota Sorong akan berlangsung lancar dan damai.
“Kami terus bekerja sama untuk memastikan tidak ada hambatan dalam pelaksanaan Pilkada,” tegasnya.
KPU dan Bawaslu Papua Barat Daya juga menyampaikan bahwa mereka telah mempersiapkan berbagai langkah untuk memastikan proses pemungutan suara berjalan sesuai aturan.
Dari penetapan daftar pemilih hingga pengawasan distribusi logistik, semua dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Dukungan dari TNI-Polri diharapkan mampu menjaga keamanan di setiap tahapan Pilkada.
Dengan kerja sama yang solid antar lembaga, Papua Barat Daya diharapkan menjadi contoh pelaksanaan Pilkada serentak yang sukses dan bebas konflik. (Abas)
