Bandung,-Saat ini masih banyak permasalahan pertanahan terjadi di seluruh tanah air, berbagai permasalahan tersebut seringkali berujung pada terjadinya konflik baik vertikal maupun horizontal.
Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol. Ibrahim Tompo S.I.K., M.Si mengatakan bahwa dinamika Sitkamtibmas menjelang pelaksanaan Pemilu tahun 2024 mengalami peningkatan yang cukup signifikan, berbagai potensi akan terjadi menjelang pelaksanaan pemilu, perlu segera dilakukan langkah- langkah untuk mengantisipasi agar situasi tetap aman dan kondusif.
Berkaitan dengan hal tersebut diatas, mengingat permasalahan pertahanan dapat menjadi salah satu pemicu terjadinya konflik terutama jelang pelaksanaan pemilu 2024, maka Polda Jabar melakukan inventarisir berbagai permasalahan pertanahan yang ada di wilayah, baik antara masyarakat dengan pemerintah, masyarakat dengan perusahaan maupun antar masyarakat.
Disamping itu Polda Jabar melakukan langkah-langkah nyata agar permasalahan pertanahan tersebut tidak berkembang menjadi konflik.
“Selama penggelaran ops “mantap brata 2023- 2024” apabila ada permintaan pengamanan dalam rangka eksekusi terhadap kasus pertanahan/agraria, agar dilakukan penilaian dan analisa secara cermat sehingga tidak berujung sebagai pemicu terjadinya konflik yang dapat dipolitisisasi oleh pihak-pihak tertentu sehingga justru kontraproduktif terhadap tugas Polri.” ujarnya.
“Optimalkan peran Bhabinkamtibmas untuk mereduksi berbagai potensi konflik di masyarakat sehingga pelaksanaan ops mantap brata yang akan di gelar oleh Polri berjalan aman, lancar sesuai rencana .” katanya.
Polda Jabar akan melaksanakan koordinasi terhadap tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dan tokoh pemuda yang ada di wilayah untuk mendukung tugas-tugas Polri sehingga terciptanya sitamtibmas yang kondusif.
Terhadap penanganan kasus-kasus pertanahan, akan dilakukan secara profesional dan proporsional, tidak memihak yang dapat memicu terjadinya konflik dan menempatkan Polri sebagai pihak yang dipermasalahkan serta Polda Jabar selalu
berkoordinasi dan melibatkan pihak-pihak terkait dalam setiap penanganan permasalahan pertanahan terutama yang menurut penilaian berpotensi menimbulkan terjadinya konfik di masyarakat.
