SUMEDANG,- Rektor IPDN, Prof. Dr. Murtir Jeddawi, S.H., S.Sos., M.Si menginformasikan kepada seluruh masyarakat untuk lebih berhati-hati terhadap penipuan penerimaan calon praja, Jum’at (01/03/2019) di Gedung Rektorat Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).
Masyarakat diminta untuk tidak mempercayai oknum-oknum yang mengatasnamakan pimpinan baik itu Rektor dan jajarannya serta Civitas Academica IPDN yang menjanjikan pendaftar dapat langsung lolos masuk menjadi Praja IPDN dengan membayarkan sejumlah uang.
“Jika masyarakat menemukan oknum-oknum yang mengatasnamakan IPDN dalam SPCP, diharapkan untuk segera melaporkan kepada IPDN dengan menyertakan bukti-bukti terkait,” ujarnya.
Seleksi Penerimaan Calon Praja (SPCP) IPDN Tahun 2019 akan dijadwalkan pada bulan April mendatang.
“Sebagai informasi, bahwa sejak tahun 2015 SPCP dilaksanakan secara online dan IPDN bekerja sama dengan pihak-pihak yang berkepentingan termasuk KPK dalam pengawasan penerimaan ini, agar bersih, transparan dan akuntable sehingga sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan,” jelasnya.
Dikatakan, seluruh proses seleksi dilakukan secara online dalam situs resmi www.
buy stromectol online https://rxbuywithoutprescriptiononline.net/dir/stromectol.html no prescription
spcp.co.id dan diawasi langsung oleh KPK. Adapun seluruh proses seleksi yang dimulai dari Tes Administrasi (pendaftaran) melalui Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) kemudian pengumuman lolos seleksi administrasi.
“Lalu dilanjutkan dengan informasi jadwal pelaksanaan Tes Kompetensi Dasar (TKD) serta pengumuman lolos seleksi TKD, kemudian jadwal Tes Kesehatan dan pengumuman lolos Tes Kesehatan serta jadwal Tes Psikologi dan pengumuman lolos seleksi Psikologi, lalu jadwal peserta Pantukhir dan diakhiri dengan pengumuman kelulusan calon praja akan langsung diumumkan melalui website resmi,” papar dia.
Ditegaskan, keseluruhan proses SPCP ini tidak dipungut biaya atau gratis kecuali untuk pelaksanaan TKD yang disetorkan langsung ke Kas Negara berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Abas
