ADIKARYA PARLEMEN
BANDUNG, — Anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat, Jajang Rohana mengkritisi program listrik desa. Hal yang harus diperhatikan yaitu terkait pendataan masyarakat penerima bantuan yang harus mendapat perhatian khusus dari stakeholder terkait, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sendiri.
” Pendataan penerima bantuan program listrik desa tersebut jangan sampai tumpang tindih karena di satu sisi ada dari pemerintah pusat melalui Kementerian ESDM, dan disisi lain ada pula dari Corporate Social Responsibility (CSR) sehingga harus diawasi,” ujarJajang Selasa (12/3/2024).
Menurut Jajang, Komisi IV DPRD Jawa Barat menyoroti program energi terbarukan di Jabar. Pihaknya berharap program energi terbarukan mendapat perhatian khusus dan bisa berhasil karena program ini mendapat anggaran yang cukup besar.
“Persoalan energi terbarukan ini harus kita dorong, karena program yang bagus sebagai energi alternatif. Tapi tentu efektifitas dari program ini harus terukur karena anggarannya tidak kecil sementara kebutuhannya cukup banyak,” ungkapnya.
Selain itu, Komisi IV DPRD Jawa Barat juga menyoroti kantor Dinas ESDM Wilayah II yang belum mempunyai kantor tetap, termasuk belum didukung dengan sarana dan prasarana yang mumpuni untuk mempermudah koordinasi dan kerja dengan Dinas ESDM di semua cabang wilayah.
“Hal mendasar di Dinas ESDM Wilayah II ini tidak punya kantor, belum punya kantor. Hal ini harus mendapatkan perhatian khusus,” jelasnya.
Diharapkan Detail Engineering Design atau DED Kantor Cabang Dinas ESDM Wilayah II sudah dibuat, dan di 2025 bisa dianggarkan. Sehingga Dinas ESDM Wilayah II mempunyai kantor tetap untuk mempermudah koordinasi. (Dudi)
