SORONG,– Penjabat (Pj) Wali Kota Sorong, Dr. Bernhard E. Rondonuwu, S.Sos., M.Si., menghadiri Rapat Pleno XX Paripurna XIII Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sorong Masa Sidang Tahun 2024 yang berlangsung di Kantor DPR Kota Sorong pada Jumat (13/9/2024).
Agenda rapat kali ini adalah untuk memberikan tanggapan terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPR Kota Sorong.
Dalam sambutannya, Bernhard mengapresiasi pandangan fraksi-fraksi yang telah disampaikan.
“Terima kasih kepada fraksi-fraksi yang pada malam ini telah menyampaikan pandangannya. Ketika kita melangkah di atas pasir, kita pasti akan meninggalkan jejak, dan kita yakini bahwa jejak tersebut adalah jejak yang baik untuk generasi mendatang,” tuturnya.
Prioritas pada Sektor Kesehatan dan Pendidikan
Bernhard menegaskan bahwa sektor kesehatan menjadi prioritas utama dalam perubahan anggaran tahun ini. Ia meminta Kepala Dinas Kesehatan Kota Sorong untuk memaparkan penggunaan alokasi anggaran tahun 2024, mencakup realisasi, proses yang sedang berlangsung, dan kendala yang dihadapi.
“Salah satu langkah yang diambil adalah peningkatan dukungan anggaran BPJS Kesehatan agar pelayanan kesehatan di Kota Sorong semakin membaik. Jika pemerintah daerah memahami benang merah permasalahan ini, derajat kesehatan di Kota Sorong pasti akan meningkat,” ujarnya.
Di sektor pendidikan, ia menekankan pentingnya pengelolaan yang baik dan pengaturan anggaran yang tepat.
“Pendidikan adalah kunci perubahan masa depan. Oleh karena itu, pendidikan di Kota Sorong harus diatur dan dikelola dengan cermat menggunakan anggaran yang ada,” tambahnya.
Proses Perekrutan CPNS dan Dukungan untuk OAP
Terkait proses penerimaan CPNS Formasi 2021 dan 2024, Bernhard menjelaskan bahwa proses tersebut sedang berlangsung dan akan dikawal ketat.
Ia juga menginstruksikan agar simulasi dan pelatihan dilakukan bagi Orang Asli Papua (OAP) untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi ujian CAT.
“Kita berharap Formasi 2021 dapat diselesaikan pada akhir tahun 2024,” tegasnya.
Insentif RT/RW dan Pengelolaan Barang dan Jasa
Lebih lanjut, Dr. Bernhard menyebutkan pentingnya penyelesaian masalah insentif untuk RT dan RW agar semua program pemerintah dapat terealisasi dengan lebih efektif.
Ia juga menyoroti pentingnya pengelolaan barang dan jasa yang mendapat perhatian dari BPK untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT).
“Setiap jajaran OPD harus bekerja sesuai tupoksinya dan berinovasi dalam setiap kegiatan, sehingga pelayanan kepada masyarakat bisa lebih optimal,” pungkasnya. (Abas)
