MAYBRAT,– Pj. Bupati Maybrat, Bernhard E. Rondouwu beserta perwakilan Provinsi Papua Barat Daya mendampingi kunjungan kerja Staf Khusus Mendagri Bidang Pemerintahan Desa dan Pembangunan Perbatasan, ke wilayah Distrik Aifat Selatan dan Distrik Aifat Timur, Sabtu (14/10/2023)
Turut mendampingi juga Plh. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Togap Simamungsong, Plh. Dirjen Keungan Daerah Kemendagri Horas Maurit Panjaitan dan Plh. Karo Administrasi Pimpinan Kemendagri, Simon Saimima.
Bernhard mengatakan, kunjungan tersebut dalam rangka peninjauan upaya yang sudah dilakukan Pemkab Maybrat dalam mengatasi masyarakat eksodus akibat konflik, dan melihat secara langsung apa yang menjadi kesulitan bagi masyarakat.
“Perlu diketahui bahwa Kementerian Dalam Negeri hadir di tempat ini untuk melihat secara langsung kondisi terakhir kampung-kampung yang berada di Distrik Aifat Selatan,” katanya.
Bernhard juga melaporkan kepada rombongan Kemendagri bahwa sejak tanggal 2 November 2022, kampung ini berangsur ramai dan masyarakat banyak yang telah kembali.
“Pemerintah daerah akan mendata kembali secara detail berapa jiwa yang telah kembali dan berapa rumah yang masih dalam kondisi rusak sehingga akan diperbaiki,” terangnya.
Tidak hanya itu, Bernhard juga melaporkan sekolah yang pertama kali buka setelah masyarakat kembali ke Kampung Roma, yaitu SD YPK Pengharapan Roma Distrik Aifat Selatan.
Ia mengatakan, bahwa pengungsi yang pertama kali pulang dan terbanyak berada di daerah Aifat Selatan.
“Kami meminta, melalui pemerintah pusat dan provinsi untuk membantu kami dalam perbaikan infrastruktur jalan mulai dari Kampung Roma-Kampung Kaitana sepanjang 7 kilo meter dan Kampung Buosha – Kampung Fuog sepanjang 5 kilo meter,” kata Bernhard.
Selain itu, pihaknya juga meminta tim pemulangan pengungsi untuk mendata kembali berapa jumlah kampung yang ada di wilayah Aifat Selatan, agar secepatnya bisa dieksekusi oleh pemerintah pusat.
Perhatian Presiden
Sementara Brigjen Pol (Purn) Hoiruddin Hasibuan mengatakan, persoalan yang ada di wilayah ini mendapat perhatian dari presiden. Bulan lalu, kata dia, Mendagri juga mendapat kunjungan dari Komnas HAM dan telah memberikan laporan tentang keadaan masyarakat Maybrat.
“Bapak Menteri Dalam Negeri menginginkan dan melihat secara langsung keadaan sesungguhnya di lapangan, karena dari apa yang dilaporkan Komnas HAM perlu dibuktikan, apakah ada perbedaan dari yang dilaporkan Komnas HAM dengan kenyataan di lapangan. Ternyata benar, untuk saat ini keadaan dan kondisi di sini tidak sama dengan apa yang telah dilaporkan,” paparnya.
Oleh sebab itu, Hoiruddinsaya mengucapkan terima kepada Pemerintah Kabupaten Maybrat atas upaya yang telah dilakukan bersama tim, sehingga masyarakat sudah bisa kembali dengan semua problem yang ada.
“Kita dari Kementrian Dalam Negeri ingin meminta data yang sesungguhnya, laporan dari Komnas HAM itu ada 138 orang yang meninggal akibat eksodus, jadi kami datang untuk memastikan apa yang disampaikan Komnas HAM dengan apa yang kita temukan sekarang,” tandasnya. (Abas)
