SUMEDANG,– Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Sumedang yang juga Wakil Bupati Sumedang, Erwan Setiawan meminta semua stakeholder yang tergabung ke dalam tim segera bergerak cepat dalam menghadapi kenaikan angka kemiskinan di Kabupaten Sumedang akibat pandemi Covid-19.
Hal itu disampaikan Wakil Bupati Sumedang saat memberikan arahan pada Rakor Penanggulangan Kemiskinan di Ruang Tadjimalela Bappppeda, Jumat (26/11)
Rakor tersebut diikuti para Asisten Setda, para Staf Ahli Bupati, para Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang beserta para Kepala Bidang.
“Kita harus segera bergerak cepat menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Sumedang yang sekarang sudah mencapai kenaikan ekstrim karena laju pertumbuhan ekonomi kita sekarang minus,” ucap Wabup.
Dikatakan Wabup, bukan hanya Sumedang saja yang laju perekonomiannya menurun, bahkan di Jawa Barat dan Indonesia pun sekarang menurun.
“Tapi untuk angka kemiskinan kita masih di bawah Jawa Barat maupun nasional,” kata Wabup.
Wabup menekankan kepada para Kepala Perangkat Daerah dan stakeholders terkait lainnya untuk memvalidasi data dan tak segan turun ke lapangan melihat langsung bagaimana penanganan kemiskinan dilaksanakan.
“Saya berharap tahun 2022 ini awal kebangkitan Kabupaten Sumedang mengejar target-target RPJMD yang sempat kemarin tertunda karena pandemi Covid, termasuk menurunkan angka kemiskinan,” kata Wabup.
Ia berharap, angka kemiskinan bisa turun signifikan di Tahun 2022, laju pertumbuhan ekonomi semakin meningkat dan Indeks Rasio gini kita bisa menurun sehingga ketimpangan yang miskin dan kaya tidak terlalu jauh.
Kabid Pemerintahan dan Sosial pada Bappppeda Kabupaten Sumedang , Mety Supriyatu mengatakan, angka kemiskinan di Kabupaten Sumedang meningkat dari 9,05 persen menjadi 10,26 persen akibat pandemi Covid-19.
“Sebenarnya dari 2019 kita sudah turun dari 9,76 menjadi 9,05 persen. Tapi karena Covid-19, kita naik lagi menjadi 10,26 persen,” terangnya.
Sesuai dengan arahan Wabup, pihaknya akan mengawali dengan memvalidasi data riil kemiskinan di Kabupaten Sumedang.
“Pertama mengenai data, kita pastikan by name by address-nya apakah sudah benar, apakah sudah diupdate. Inilah yang menjadi dasar pengambilan kebijakan dalam penanganan kemiskinan,” katanya.
Ia juga menginginkan agar semua program yang ada di perangkat daerah terintegrasi untuk penanggulangan kemiskinan ekstrim itu.
“Dalam penanganannya tidak bisa sendiri-sendiri. Jadi semua SKPD mempunyai program prioritas penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi,” katanya. (abas)
