SUMEDANG,– Rembug Sumedang dalam rangka Refleksi satu tahun kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Sumedang tahun 2025 yang digelar di Gedung Negara, Jumat (20/2/2026) menjadi momen evaluasi terbuka.
Bupati Dony tidak hanya menyampaikan apresiasi atas berbagai capaian pembangunan, tetapi juga memaparkan sejumlah persoalan yang saat ini dirasakan masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah.
Di hadapan Forkopimda, pimpinan DPRD, akademisi, kepala perangkat daerah hingga tokoh masyarakat, ia menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak boleh membuat pemerintah menutup mata terhadap realitas yang masih dihadapi masyarakat.
“Setahun ini ada kemajuan yang kita syukuri, tetapi masih banyak yang harus kita benahi. Kami sadar pelayanan belum sempurna,” ujarnya.
Dalam arahannya, Bupati Dony secara terbuka menyebutkan beberapa persoalan utama yang masih membutuhkan perhatian serius pemerintah daerah.
Pertama, penanganan kemiskinan yang dinilai masih menjadi tantangan besar. Meski berbagai program bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi telah berjalan, masih terdapat masyarakat yang membutuhkan intervensi lebih konkret agar mampu mandiri secara ekonomi.
Kedua, angka stunting yang masih harus ditekan melalui kolaborasi lintas sektor. Pemerintah daerah terus mendorong penguatan intervensi kesehatan, pemenuhan gizi, hingga edukasi keluarga agar generasi muda Sumedang tumbuh sehat dan berkualitas.
“Stunting bukan hanya urusan kesehatan, tetapi masa depan daerah. Kalau anak-anak kita sehat dan cerdas, maka Sumedang juga akan kuat,” katanya.
Selain itu, pengangguran dan penciptaan lapangan kerja menjadi perhatian utama. Bupati menilai kebutuhan investasi dan penguatan sektor produktif harus terus dipacu agar peluang kerja semakin terbuka, khususnya bagi generasi muda.
Keluhan masyarakat terkait infrastruktur jalan rusak juga diakui masih terjadi di sejumlah wilayah. Kondisi tersebut menjadi prioritas karena berdampak langsung terhadap mobilitas warga, distribusi hasil pertanian, hingga pertumbuhan ekonomi desa.
“Jalan rusak bukan sekadar soal kenyamanan, tetapi menyangkut ekonomi masyarakat. Petani membawa hasil panen, anak sekolah berangkat belajar, semuanya membutuhkan akses yang layak,” jelasnya.
Tak hanya itu, ia juga menyoroti pengelolaan lingkungan dan kebersihan kawasan publik yang dinilai masih perlu ditingkatkan agar kualitas hidup masyarakat semakin baik.
“Kita ingin Sumedang bersih, sehat, dan nyaman. Lingkungan yang terawat adalah cerminan budaya masyarakat dan pemerintahnya,” tambahnya.
Di sisi lain, Bupati menyampaikan bahwa berbagai capaian positif selama satu tahun terakhir menjadi modal penting untuk melangkah lebih jauh.
Salah satunya adalah menguatnya kolaborasi pentahelix, melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, TNI–Polri, dan masyarakat. Dukungan perguruan tinggi seperti Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dan Universitas Sebelas April (UNSAP) disebut berkontribusi dalam penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi pelayanan publik.
“Kemajuan Sumedang bukan hasil kerja satu orang. Ini kerja bersama, kerja keroyokan semua pihak,” ujarnya.
Selain itu, berbagai penghargaan dan pengakuan kinerja pemerintah daerah menjadi indikator bahwa reformasi birokrasi dan pelayanan publik mulai menunjukkan hasil.
Digitalisasi layanan serta peningkatan koordinasi antar perangkat daerah dinilai mampu mempercepat respons pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat.
“Kita ingin masyarakat merasakan pelayanan yang cepat, mudah, dan transparan. Pemerintah harus hadir tanpa mempersulit,” katanya.
Peningkatan sinergi dengan instansi vertikal dan Forkopimda juga disebut berhasil menjaga stabilitas daerah, termasuk dalam pengendalian sosial dan percepatan program pembangunan strategis.
Menariknya, Bupati menegaskan pemerintah tidak alergi terhadap kritik 3masyarakat. Menurutnya, masukan warga melalui berbagai saluran, termasuk media sosial, menjadi pengingat agar birokrasi tetap bekerja dengan hati-hati.
“Kritik dan saran dari masyarakat adalah energi positif bagi kami. Itu alarm supaya pemerintah tidak lengah,” tegasnya.
Ia pun meminta seluruh ASN membangun budaya kerja terbuka dan tidak defensif terhadap evaluasi publik.
“Saya minta ASN jangan baper. Kalau dikritik, jadikan bahan introspeksi. Selama kritik itu untuk kebaikan masyarakat, kita harus menerimanya dengan lapang dada,” pungkasnya. (hms/bon)
