BANDUNG, – Saksi pengusaha Sarjan berkali-kali menegaskan bahwa uang miliaran rupiah yang disalurkannya kepada Ade Kuswara merupakan pinjaman, bukan pemberian ataupun imbalan proyek.
Fakta menarik tersebut terungkap dalam sidang dugaan suap dan pengaturan proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi yang menjerat Bupati nonaktif Bekasi Ade Kuswara Kunang dan ayahnya, HM Kunang alias Abah Kunang, yang digelar di Pengadilan di Pengadilan Tipikor PN Bandung, Senin (22/6/2026).
Keterangan tersebut muncul saat Jaksa Penuntut Umum mendalami hubungan antara proyek-proyek pemerintah yang diperoleh Sarjan dengan sejumlah aliran dana yang diterima Ade Kuswara sebelum dan sesudah menjabat Bupati Bekasi.
Sarjan mengakui dirinya memang beberapa kali menyerahkan uang kepada Ade Kuswara melalui orang-orang kepercayaannya. Namun ia menegaskan uang tersebut dipahami sebagai pinjaman yang suatu saat akan dikembalikan.
Permintaan Dana Menjelang Pelantikan
Di hadapan majelis hakim, Sarjan mengungkapkan bahwa komunikasi terkait kebutuhan dana pertama kali disampaikan melalui Sugiharto, salah satu orang dekat Ade Kuswara sekaligus anggota tim pemenangan saat Pilkada Bekasi.
Menurut Sarjan, awalnya ia diminta membantu kebutuhan dana sebesar Rp500 juta yang disebut berkaitan dengan pelantikan Ade Kuswara sebagai Bupati Bekasi.
Permintaan itu kemudian berkembang menjadi kebutuhan dana yang jauh lebih besar.
Sarjan mengaku mendapat informasi dari Sugiharto bahwa Ade Kuswara membutuhkan pinjaman hingga Rp8 miliar. Untuk memastikan kebenarannya, ia mengaku langsung mengonfirmasi kepada Ade Kuswara dalam sebuah pertemuan di Rest Area KM 88 Tol Cipularang.
“Saya tanya langsung ke Pak Ade, betul tidak soal pinjaman itu. Pak Ade bilang benar, kalau bisa jadi Rp10 miliar,” ujar Sarjan dalam persidangan.
Pernyataan tersebut menjadi salah satu bagian penting yang dicatat majelis hakim karena menunjukkan adanya komunikasi langsung terkait kebutuhan dana antara pengusaha dan kepala daerah terpilih.
Total Mencapai Rp8,5 Miliar
Dalam keterangannya, Sarjan mengungkapkan total dana yang akhirnya disalurkan mencapai sekitar Rp8,5 miliar.
Penyaluran dilakukan secara bertahap melalui sejumlah pihak, di antaranya Sugiharto, Ricky Yuda Bhakti alias Nyai, Rahmat Hidayat, serta beberapa orang yang disebut dekat dengan Ade Kuswara.
Meski demikian, Sarjan menegaskan dirinya memahami seluruh uang tersebut sebagai pinjaman.
“Kaitan hutang memang ada tertulis dan dicatat. Tidak ada jaminan. Uang pinjaman itu nantinya dihasilkan dari proyek,” kata Sarjan di hadapan majelis hakim.
Menurut Sarjan, sebagian besar penyaluran dana dilakukan setelah adanya komunikasi langsung dengan Ade Kuswara. Ia mengaku tidak pernah menerima jaminan tertulis maupun aset sebagai agunan atas pinjaman tersebut.
Sugiharto: Permintaan Dana Disampaikan Sebagai Pinjaman
Keterangan Sarjan mengenai pinjaman miliaran rupiah tersebut mendapat penguatan dari kesaksian Sugiharto yang mengaku menjadi salah satu pihak yang menjembatani komunikasi antara Sarjan dan Ade Kuswara.
Di hadapan majelis hakim, Sugiharto mengakui dirinya beberapa kali menyampaikan kebutuhan dana yang berasal dari Ade Kuswara kepada Sarjan.
Terkait permintaan dana Rp500 juta menjelang pelantikan, Sugiharto mengaku lebih dulu meminta izin kepada Ade Kuswara sebelum meneruskan permintaan tersebut kepada Sarjan.
“Saya sampaikan ke Pak Ade. Kalau bantu mah tidak apa-apa, kalau pinjam boleh,” ungkap Sugiharto dalam persidangan.
Sugiharto juga membenarkan dirinya pernah diminta menyampaikan kebutuhan dana lainnya kepada Sarjan. Bahkan ia mengaku pernah menerima uang dari Sarjan yang kemudian diteruskan kepada pihak-pihak yang diperintahkan.
Meski demikian, Sugiharto membantah sebagian keterangan Sarjan terkait detail komunikasi dan mekanisme penyerahan uang yang terjadi.
Jaksa kemudian mendalami peran Sugiharto karena namanya berulang kali muncul sebagai penghubung komunikasi antara Sarjan dan Ade Kuswara.
Nyai Akui Berkali-kali Mengantar Uang ke Rumah Bupati
Kesaksian Ricky Yuda Bhakti alias Nyai menjadi salah satu keterangan yang paling banyak disorot dalam persidangan.
Nyai mengaku beberapa kali diperintahkan langsung oleh Ade Kuswara untuk menemui Sarjan dan mengambil uang yang kemudian diserahkan kepada bupati.
Pertemuan pertama terjadi di kawasan Bebek Kaleo, Cikarang. Saat itu Nyai menerima uang dari Sarjan yang kemudian dibawanya ke rumah Ade Kuswara.
Tidak lama berselang, Nyai kembali menerima uang sebesar Rp500 juta yang menurutnya juga berasal dari Sarjan dan diserahkan ke rumah bupati.
Penyerahan dengan nilai terbesar terjadi di kawasan Delta Silicon 8, Cikarang Selatan. Saat itu Nyai mengaku menerima dua kardus dari Sarjan.
“Pak Sarjan bilang isinya Rp2 miliar,” kata Nyai di hadapan majelis hakim.
Dua kardus tersebut kemudian dibawa menggunakan mobil dan diserahkan kepada Ade Kuswara.
Pada kesempatan lain di wilayah Rengas Bandung, Kabupaten Bekasi, Nyai kembali menerima satu kardus uang yang disebut berasal dari Sarjan melalui Sugiharto.
Menurut Nyai, isi kardus tersebut sekitar Rp1 miliar dan kembali diserahkan kepada Ade Kuswara.
Meski beberapa kali menjadi perantara penyerahan uang, Nyai mengaku tidak mengetahui secara pasti tujuan maupun hubungan dana tersebut dengan proyek pemerintah.
“Saya hanya menjalankan perintah Pak Ade,” ujarnya.
Keterangan Nyai memperkuat pengakuan Sarjan mengenai adanya penyaluran dana melalui orang-orang kepercayaan bupati.
Riza Mengaku Tidak Tahu Soal Pinjaman
Sementara itu Muhammad Riza yang saat itu menjabat ajudan Ade Kuswara mengaku tidak mengetahui secara langsung terkait pinjaman miliaran rupiah yang disampaikan Sarjan.
Riza mengatakan dirinya hanya menjalankan tugas yang diperintahkan bupati.
Ia mengakui pernah diperintahkan Ade Kuswara mengambil data usulan kegiatan APBD Perubahan Kabupaten Bekasi dari Bappeda.
Data tersebut kemudian dicetak, diperlihatkan kepada Ade Kuswara, dan setelah mendapat arahan bupati diserahkan kepada Sarjan.
“Saya diperintahkan Pak Bupati menyampaikan berkas kepada Sarjan, lalu saya serahkan. Setelah itu saya laporkan kembali kepada Pak Bupati,” kata Riza.
Riza menegaskan dirinya tidak pernah ikut dalam pembahasan pinjaman maupun urusan penyerahan uang yang menjadi pokok perkara.
Meski demikian, jaksa menilai rangkaian komunikasi yang melibatkan Riza, Sugiharto, dan Sarjan menjadi bagian penting dalam mengurai hubungan antara kebutuhan dana yang disampaikan Ade Kuswara dengan proyek-proyek pemerintah yang kemudian dikerjakan perusahaan milik Sarjan.
Sarjan Mengaku Sulit Menolak Permintaan Bupati
Jaksa juga mempertanyakan alasan Sarjan bersedia mengucurkan dana dalam jumlah besar kepada Ade Kuswara.
Sarjan mengaku berada dalam posisi yang sulit untuk menolak permintaan tersebut.
“Saya tidak bisa menolak. Posisi saya bisa bantu dia,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menjadi perhatian majelis hakim karena pada saat yang sama Sarjan merupakan kontraktor yang memperoleh berbagai proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.
Berdasarkan kesaksiannya, nilai proyek yang diperoleh kelompok usahanya pada tahun 2025 mencapai sekitar Rp98 miliar. Sedangkan pada tahun 2024 mencapai sekitar Rp157 miliar.
Jaksa Dalami Hubungan Pinjaman dan Proyek
Meski Sarjan menyebut seluruh dana tersebut sebagai pinjaman, Jaksa Penuntut Umum terus mendalami keterkaitan antara pemberian uang dan proyek-proyek pemerintah yang kemudian diperoleh perusahaan miliknya.
Apalagi dalam persidangan terungkap adanya penyerahan daftar usulan kegiatan APBD Perubahan Kabupaten Bekasi kepada Sarjan melalui ajudan bupati, Muhammad Riza.
Jaksa juga menyoroti fakta bahwa sebagian besar uang disalurkan melalui perantara dan tidak dituangkan dalam mekanisme perjanjian pinjaman formal sebagaimana lazimnya transaksi keuangan bernilai miliaran rupiah.
Majelis hakim dijadwalkan kembali melanjutkan pemeriksaan saksi dan alat bukti untuk menguji apakah dana Rp8,5 miliar yang disebut sebagai pinjaman itu benar merupakan hubungan utang-piutang pribadi atau memiliki keterkaitan dengan pengaturan proyek pemerintah di Kabupaten Bekasi.
Perkara ini menjadi salah satu kasus korupsi yang paling menyita perhatian publik di Jawa Barat karena menyeret kepala daerah aktif beserta lingkaran terdekatnya dalam dugaan praktik ijon proyek dan penyalahgunaan kewenangan. **












