BANDUNG,– Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ir. MQ Iswara, menekankan peran strategis media, khususnya jurnalis, dalam mengawal pembangunan dan menyebarkan informasi yang benar di tengah tantangan era disrupsi digital.
Hal ini disampaikannya dalam acara Silaturahmi dan Dialog Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan bersama Jurnalis Hukum Bandung (JHB) yang digelar di Horison Hotel, Jalan Pelajar Pejuang, Kota Bandung, Jumat (10/10/2025).
Iswara yang telah menjadi anggota dewan sejak 1997 itu mengungkapkan, dunia telah bergerak dari era informasi dan transparansi menuju era disrupsi, dimana informasi dapat dengan mudah terdistorsi.
“Era sekarang adalah era disrupsi informasi dan disrupsi digital. Kalau disrupsi ini digunakan untuk hal-hal yang negatif, untuk tujuan-tujuan tertentu, di sinilah peran teman-teman JHB sangat dibutuhkan,” ujarnya.
Ia mengingatkan fenomena di media sosial dimana masyarakat seringkali hanya membaca judul atau caption tanpa memahami keseluruhan konteks, leading pada simpulan yang keliru. Ia menganalogikan, jika seratus orang menyebut suatu hal berwarna hitam, maka sulit bagi satu orang yang mengetahui warna sebenarnya adalah abu-abu untuk bersuara.
“Ini saatnya kondisi itu terbentuk dengan luar biasa. Saya tidak ingin menyebut literasi digital kita masih kurang, tapi faktanya begitu. Orang baca judul saja sudah langsung menyimpulkan, langsung berkomentar, dan tidak ada penyeimbangan,” tegas Iswara.
Iswara juga menyoroti beberapa aksi demonstrasi yang, menurut pengamatannya, kerap digerakkan oleh narasi di media sosial dengan tuntutan dan peserta yang tidak jelas. “Justru malah medsos yang menjadi panglima,” tambahnya.
Oleh karena itu, Iswara mengharapkan kolaborasi yang erat antara DPRD Jabar dan jurnalis, khususnya JHB. Ia meminta media tidak hanya memberitakan, tetapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat.
“Teman-teman JHB bisa membantu kami di pemerintahan Provinsi Jawa Barat maupun di DPRD Jawa Barat. Bisa membantu memberitakan, mengedukasi, dan mengawal program-program pembangunan,” ajaknya.
Ia juga menginformasikan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat kini memiliki visi baru “Jawa Barat Istimewa” dengan tiga pilar visi dan target-target terukur di setiap program dan sektor. Semua program ini, ditegaskannya, adalah hasil kesepakatan bersama antara DPRD dan Pemerintah Provinsi, sehingga pemberitaan harus mencakup keduanya.
Komitmen JHB untuk Kawal Pembangunan
Sementara itu, Ketua Jurnalis Hukum Bandung (JHB), Suyono atau Bang Yono, dalam sambutannya mengucapkan terima kasih atas terselenggaranya acara silaturahmi ini. Ia menyatakan komitmen JHB untuk menyebarluaskan informasi dan program-program DPRD Jabar, khususnya yang berada di bawah kinerja Wakil Ketua DPRD Jabar, Ir. MQ Iswara.
“Kita diajak untuk bisa menyebarluaskan informasi melalui pemberitaan program DPRD Jabar. Program-program tersebut akan kita dorong, dukung, dan sosialisasikan,” kata Yono.
Dia menegaskan bahwa JHB yang banyak berdiri di bidang hukum akan mengambil peran dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan. Melalui pemberitaan, JHB akan berkontribusi agar pemerintahan di Jawa Barat, termasuk penegakan hukum, dapat berjalan dengan baik.
“Dengan pertemuan ini, mudah-mudahan hubungan kami dengan DPRD Provinsi Jawa Barat makin erat. Kami berharap dapat lebih mudah mengakses berita-berita dan sosialisasi program yang harus sampai ke pemerintah dan masyarakat,” pungkasnya.
Acara yang dihadiri sejumlah pengurus dan anggota JHB ini diharapkan dapat menjadi fondasi kolaborasi yang solid antara institusi legislatif dan insan pers dalam mengawal pembangunan Jawa Barat yang lebih baik dan informatif. **
