SUMEDANG,– Koordinator Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas pada Bawaslu Sumedang, Luli Rusli mengatakan, Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) adalah gerakan bersama antara Bawaslu dengan masyarakat untuk menciptakan proses Pemilu yang berintegritas.
Di satu sisi, Bawaslu menyediakan layanan pendidikan, di sisi masyarakat, pemilih berinisiatif untuk turut berpartisipasi mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada serentak.
“Ya SKPP ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan praktis tentang pengawasan bagi kader-kader pengawas milenial dan pemantau Pemilu serta sarana berbagi pengetahuan dan keterampilan tentang partisipasi masyarakat,” jelasnya, di Sumedang, Jumat (11/11/2022).
“Bagaimana kebutuhan Bawaslu pada sisi pengawasan partisipatif, karena kita dari segi SDM sangat terbatas. Personel kita di Panwascam saja ada 3 orang, jadi kita butuh jaringan masyarakat yang peduli terhadap kepemiluan, demokrasi artinya mereka bisa mengawal proses demokrasi,” tuturnya.
Menurut Lili, upaya menambah personel dalam rangka pengawasan partisipatif, pihaknya membuat jangkar-jangkar demokrasi melalui SKPP. Kemudian beberapa kader yang mengikuti pelatihan dan punya potensi, kita coba untuk dikonsolidasikan ke masyarakat luas. Hal ini untuk kesiapan mereka berkomitmen terhadap proses demokrasi dan mengawal pemilu di 2024.
“Saya harap dengan kegiatan ini, apalagi mereka para aktivis di kampusnya masing-masing, mereka bisa untuk peduli terhadap Pemilu dan Demokrasi,” katanya.
Lili menambahkan, sebelumnya para kader ini pernah mengikuti hal serupa pada 2020 silam namun karena Covid sehingga dilakukan dengan cara during atau online. Sejarah kader SKPP terbentuk pada tahun 1999, kemudian dilanjutkan di pemilu 2004, dan di masa pandemi 2019-2020.
Sehingga di tahun 2022 karena sudah bebas sehingga SKPP dilaksanakan secara tatap muka atau offline dengan harapan pesertanya lebih banyak dan kegiatannya lebih efektif.
“Kegiatan ini digelar selama 2 hari, dan agar tidak jenuh kita punya game namanya Ular Tangga Demokrasi. Di game itu bagaimana kemudian mengenal proses pemilu, pengawasan, juga tentang bagaimana kemudian kepedulian mereka semacam konsolidasi. Merefresh kembali peran-peran fungsi mereka sebagai kader pengawasan partisipatif,” paparnya.
Terakhir, Lili berharap kegiatan SKPP ini bisa diikuti oleh kader milenial lain agar pendidikan dan wawasan pemilu serta pengawasan untuk mencapai Pemilu demokratis tercapai. Dirinya pun mengakui belum semua kader di tiap kecamatan mewakili, hanya saja, satu kecamatan itu ada yang 2 sampai 4 orang.
“Maunya sih di 26 kecamatan ada perwakilannya. Tapi kan kita maklumi karena terkendala letak geografis dan memang ini sifatnya relawan jadi seadanya aja. Seperti dari kecamatan Surian, Cibugel, Tomo, itu tidak ada perwakilannya karena memang lokasinya jauh,” tandasnya. (Abas)
