BANDUNG,– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat menerima kunjungan kerja Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Provinsi Jabar, Senin (4/11).
Kunjungan kerja itu diterima langsung Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Buky Wibawa dengan didampingi perwakilan fraksi-fraksi hingga Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPRD Jabar.
Buky mengucapkan terima kasih atas kunjungan kerja DPD RI Provinsi Jabar.
“Banyak hal yang kita diskusikan, bagaimana kita bisa berkolaborasi dalam mengoptimalkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” kata Buky Wibawa.
Ia menyebutkan, saat pertemuan dengan DPD RI Jabar, DPRD Jabar membahas banyak hal, mulai dari masalah kesehatan, pendidikan, kehidupan, hingga masalah keuangan dan isu-isu strategis lainnya di Jabar.
“Ini sebuah berkah bagi kami karena kita bisa dalam waktu yang cukup lama. Jadi kita bicara, DPRD Jawa Barat banyak menyampaikan banyak aspirasi yang disampaikan kepada DPD RI Provinsi Jabar,” ucapnya.
Setelah pertemuan ini, dirinya berharap segala aspirasi yang sudah disampaikan DPRD Jabar kepada DPD RI bisa direalisasikan.
“Semoga ditindak lanjuti. Kami juga akan mengagendakan kunjungan kerja ke DPD RI Jabar,” katanya.
Dalam pertemuan itu, salah satu hal yang menjadi sorotan DPRD Jabar yakni terkait Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB), yang mana Provinsi Jabar diketahui secara resmi telah menyetujui 8 CDOB, namun masih tertahan karena imbas berlakunya moratorium pemekaran daerah oleh pemerintah pusat.
“Saat ini pengajuan masih di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Oleh karena itu, kami meminta dukungan senator atau DPD RI Provinsi Jabar untuk bisa mendorong pencabutan moratorium pemekaran daerah parsial, supaya pengajuan dari Provinsi Jabar bisa terealisasi,” tuturnya.
Buky menambahkan, dibandingkan dengan daerah lain, persyaratan pengajuan CDOB Provinsi Jabar sudah memenuhi persyaratan.
Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat Fraksi PKB, Rahmat Hidayat Djati, juga meminta DPD RI Provinsi Jabar bisa mendorong moratorium pencabutan, khususnya moratorium pencabutan secara parsial khusus untuk Jabar.
“Kalau tidak bisa cabut moratorium pemekaran daerah secara nasional. Ya, kami mohon bantuannya DPD RI Provinsi Jabar mendorong buka secara parsial. Kami akan mengirimkan surat terkait hal ini kepada pemerintah pusat,” tambahnya.
Di tempat sama, Anggota Komite I DPD RI Provinsi Jabar Aanya Rina Casmayanti berjanji akan menjamin semua aspirasi yang telah disampaikan DPRD Jawa Barat kepada pemerintah pusat.
“Hal yang pasti kami akan berkolaborasi dan bersinergi dengan DPRD Jawa Barat. Semua aspirasi akan disampaikan kepada skateholder terkait,” katanya.
Dalam kunjungan kerja tersebut hadir Ketua Fraksi Golongan Karya (Golkar) DPRD Jabar Yod Mintaraga, mewakili Fraksi PDIP Tuti Turimayanti, mewakili Fraksi Gerindra Tobias Ginanjar Sayidina, Ketua Komisi I DPRD Jabar dari Fraksi PKB Rahmat Hidayat Djati, Anggota Komisi III dari Fraksi PKB DPRD Jabar Tina Wiryawati, Anggota Komisi III DPRD Janar Tia Fitriani dan Ketua Komisi IV DPRD Jabar Rizaldy D. Priambodo.
Dari DPD RI Provinsi Jabar turut hadir Anggota DPD RI Provinsi Jabar sekaligus Wakil Ketua III Badan Urusan Legislasi Daerah Agita Nurfianti, Kepala Kantor DPD RI Provinsi Jabar Herman Hermawan beserta jajaran. (el/ist)
