BOGOR,– Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara menjadi sorotan sejumlah aktivis terkait kinerjanya yang dianggap hanya mengikuti Bupati Bogor, Rudy Susmanto.
Fungsi legislatif Kabupaten Bogor pun dipertanyakan karena hanya terus ‘nempel’ kepada eksekutif.
Kritikan tersebut seperti dilontarkan tokoh politik sekaligus aktivis Kabupaten Bogor, Jonny Sirait.
Menurutnya, ditengah sejumlah problematika para pejabat di Kabupaten Bogor, saat ini masyarakat tengah menunggu gebrakan Sastra Winara.
“Saya telah banyak berdiskusi dengan warga atau masyarakat dan tokoh-tokoh. Mereka menyampaikan pendapat bahwa Ketua DPRD Kabupaten Bogor saat ini hanya tunduk, hanya nempel ke Bupati Bogor,” ujar Jonny, dalam keterangannya, Rabu (25/6/2025) petang.
Sehingga tak heran, tambah Jonny, banyak juga aktivis yang mengkritik peran dan fungsi legislatif saat ini.
“Saya baca sebuah opini dengan penulis Nurdin Ruhendi, SH, seorang Aktivis Sosial Kabupaten Bogor berjudul “Ketua DPRD dan Hilangnya Fungsi Kritik: Saat Legislatif Tunduk pada Eksekutif”. Dari pendapatnya, saya sangat sepakat bahwa fungsi legislatif kita tumpul,” ungkapnya.
Seharusnya, saran Jonny, Ketua DPRD Kabupaten Bogor ini sudi turun ke bawah atau masyarakat agar tahu apa yang harus dikerjakan, bukannya menguntit bupati dalam berbagai agenda.
“Wakil rakyat harus bisa mendapatkan ide maupun gagasan yang akan diberikan ke atasnnya. Prihatin juga itu bupati dan wakil bupati sudah bekerja keras untuk masyarakat, tetapi legislatif malah redup. Terkesan legislatif tidak kelihatan apa yang dikerjakan. Atau memang mereka tidak becus kerja?” kritik Jonny.
Dari pengamatannya, fungsi legislatif Kabupaten Bogor saat ini paling hancur dari periode sebelumnya. Nyaris tidak ada gebrakan pro rakyat yang sesuai dengan fungsinya, justru malah lebih berperan sebagai “ban serep” eksekutif.
“Jadi, ayolah kerja yang benar. Jalankan amanah rakyat dengan baik. Lakukan tiga tugas utama seperti membentuk peraturan daerah, anggaran atau menyusun dan menyetujui APBD, serta sebagai pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah. Jangan sebaliknya, malah jadi keledai yang tak tahu arah tujuan,” ujarnya.
Pertanyakan Pengawasan
Jonny mengungkapkan, wajar jika banyak pihak yang menyoroti Sastra Winara, karena bukan rahasia umum lagi jika Sastra Winara nyaris tak pernah alpa di setiap agenda Bupati Rudy Susmanto.
“Nah, lalu bagaimana berjalannya pengawasan terhadap pemerintahan kalau begini; di mana ada bupati, di situ pasti ada Ketua DPRD. Apakah dia pura-pura buta jika sekarang Kabupaten Bogor tengah diterkam berbagai problem, semisal kasus korupsi, kesenjangan dan persoalan birokrasi,” katanya.
“Tolong jangan kesampingkan fungsi utama sebagai legislatif, sebagai Ketua DPRD. Jangan jadikan rakyat tumbal kepentingan pribadi dan politik. Bangun dan kerja lah untuk rakyat, bukan untuk bupati,” ucap Jonny, mengkritik.
Hilangnya Kepercayaan
Jonny meyakini, apabila Ketua DPRD hanya bekerja sebagai pendamping bupati seperti sekarang ini, maka koreksi dan kritik terhadap eksekutif akan terkubur secara perlahan.
“Jika sudah demikian, yakin kepercayaan publik terhadap legislatif akan sirna. Selain itu, sistem pemerintahan yang menlenceng akan berjalan mulus tanpa adanya kontrol dari lagislatif,” kata Jonny.
Oleh sebab itu, tutur Jonny, sebelum terlambat lebih jauh, sudah sejatinya Sastra Winara bangun dari mimpi kepentingan pribadi dan politiknya, dengan segera memperjuangkan hak rakyat dan menegakan panji legislatif.
“Kita berharap semua kritikan yang disampaikan kepada yang terhormat Ketua DPRD menjadi cambuk untuk segera mawas diri, siapa dia sesungguhnya, apa fungsi dia sebenarnya dan bagaimana dia harus bekerja,” pungkas Jonny. (yad)
