SUMEDANG,– Bupati Sumedang, H. Dony Ahmad Munir menyatakan dirinya akan satu frekuensi bersama buruh yang ada di Sumedang dalam menerima aspirasi dan mengambil kebijakan.
Hal itu ia sampaikan di hadapan jajaran pengurus organisasi buruh Kabupaten Sumedang yang beraudiensi di Ruang Tengah Gedung Negara, Rabu (5/11/2025).
“Saya akan satu frekwensi dengan para buruh yang ada di Kabupaten Sumedang,” ujar Dony.
Bupati Dony menyebutkan, tugas pemimpin ialah melindungi, melayani dan mensejahterakan masyarakatnya.
“Itu butuh kepedulian dan harus nyaman, nyambung. Bekerja itu nyaman kalau satu frekwensi dengan teman-teman buruh,” ujarnya.
Bupati Dony mengatakan, aspirasi dan masukan yang disampaikan para buruh akan ditampung sementara menunggu informasi dari pemerintah pusat.
“Presiden sangat mengatensi sekali aspirasi dari para rekan buruh. Saya yakin dengan komitmen beliau yang sangat terbuka dengan serikat pekerja,” ucapnya.
Ia juga yakin dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi akan langsung ditindaklanjuti RUU menjadi Undang-Undang Ketenaga Kerjaan.
“Mudah-mudahan sesuai dengan harapan kita. Karena itu akan menjadi dasar kita bekerja,” ucap Dony.
Bupati Dony juga menyampaikan terima kasih kepada buruh yang dalam menyampaikan aspirasinya tetap menjaga kondusifitas.
“Dengan kondisi Sumedang kondusif, sahabat-sahabat kita dapat dampak positifnya. Para investor pada datang ke Sumedang mendirikan berbagai pabrik dan perusahaan,” ucapnya.
Bupati Dony juga meminta kepada Satgas Pengawasan memperkuat dan memperketat pengawasan tenaga kerja.
“Minggu depan harus sudah mulai. Pengawasan mulai dari masalah yang tidak beres outsourcing-nya, pemagangan dan permasalahan lainnya. Mudah-mudahan ekonomi semakin meningkat, investasi semakin masuk dan daya beli meningkat,” pungkasnya.
Dalam pertemuan tersebut, perwakilan organisasi buruh menyampaikan aspirasi dan harapan mengenai kebijakan outsourcing, pemagangan serta perlindungan bagi para pekerja.
Asosiasi buruh juga menyoroti berbagai tantangan ketenagakerjaan yang dihadapi saat ini seperti pemutusan hubungan kerja (PHK) dan permasalahan lainnya.
Tampak hadir dalam audensi tersebut, Kepala Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Taufik Hidayat Slamet beserta jajaran. (hms/bon)
