TANAH BUMBU, – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Pemkab Tanbu), Provinsi Kalimantan Selatan melakukan kunjungan kerja study tiru untuk belajar pengelolaan sektor pariwisata ke Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, Rabu (16/03/2022).
Asisten Pemerintahan dan Kesra Tanah Bumbu, Hj. Mariani, mengatakan tujuan ke Banyuwangi dalam rangka mempelajari pengelolaan pariwisata.
“Atas arahan Bupati abah HM. Zairullah Azhar, kami ke Banyuwangi. Bupati minta jajarannya belajar dengan sebaik-baiknya, dengan harapan sepulang dari Banyuwangi bisa memajukan potensi wisata yang sekarang sudah tergarap maupun yang belum tergarap di Tanah Bumbu,” kata Hj. Mariani.
Ditambahkan Mariani, Kabupaten Tanah Bumbu secara geografis berada di tenggara pulau Kalimantan yang juga menjadi pintu gerbangnya Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara karena Tanah Bumbu bertetangga dengan Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
“Posisi Tanah Bumbu berada di perbatasan dengan IKN. Seperti halnya Jakarta dengan Tanggerang. Maka Tanah Bumbu adalah Tanggerangnya” sebut Hj. Mariani.
Dengan semangat itulah, lanjutnya, maka Kabupaten Tanah Bumbu mempersiapkan diri menyambut IKN dengan harapan daerah kami bisa menjadi tempat tujuan wisata bagi warga IKN.
buy synthroid online https://myhst.com/wp-content/themes/twentytwentythree/assets/fonts/inter/synthroid.html no prescription
Sementara itu, dipilihnya Banyuwangi menjadi tujuan kunjungan kerja karena Banyuwangi merupakan daerah yang berhasil mengelola sektor pariwisata. Dimana semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) nya terfokus pada Pariwisata.
“Hal itulah yang menjadi perhatian Pemkab Tanbu untuk belajar dan menggali informasi bagaimana pengelolaan pariwisata di Banyuwangi,” ucapnya.
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemkab Banyuwangi, mengatakan pengelolaan pariwisata perlu adanya Kerjasama semua pihak. Misalnya saja Dinas Perhubungan yang mengatur lalu lintasnya. Keberadaan Dishub penting dalam berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk pengamanan festival pariwisata yang berkaitan dengan penggunaan jalan.
“Satu Festival melibatkan semua SKPD. Apakah itu Dinas PUPR, Dishub, DLH, Dinas Pariwisata dan lainnya. Semua harus saling membantu dan siap terlibat di dalamnya,” sebutnya.
Berkaitan dengan destinasi wisata, jika ada desa yang memiliki potensi wisata maka Pemkab Banyuwangi akan datang ke desa tersebut untuk mendorong dan memberikan masukan kepada mereka bagaimana sebuah destinasi wisata terbentuk.
Dari mulai membentuk Pokdarwis hingga masyarakat mengerti pariwisata. Karena destinasi wisata tidak boleh merugikan masyarakat, tapi wajib menguntungkan masyarakat. Pariwisata tidak boleh pula merusak alam, itu yang dilakukan di Banyuwangi. (Ag)
