TANAH BUMBU, — Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Pemkab Tanbu) kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel melalui partisipasi aktif dalam Seminar Nasional bertajuk “Sinergi BPK dan Pemangku Kepentingan untuk Membangun Banua” yang digelar di Banjarmasin, pada Senin, 20 April 2026.
Bupati Tanah Bumbu, H. Andi Rudi Latif, A.Md.T., S.H., M.M., menegaskan, bahwa forum strategis ini menjadi momentum penting untuk menyelaraskan langkah antara pemerintah daerah dengan lembaga pengawas serta berbagai pemangku kepentingan. Sinergi tersebut dinilai krusial dalam mendorong pembangunan yang lebih efektif, efisien, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Menurutnya, penguatan tata kelola keuangan tidak hanya sebatas pada aspek administratif, tetapi juga menyangkut komitmen bersama dalam menjaga integritas, transparansi, serta akuntabilitas dalam setiap proses pengelolaan anggaran daerah.
Arah kebijakan tersebut sejalan dengan pandangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang disampaikan Gubernur Muhidin melalui Wakil Gubernur Hasnuryadi Sulaiman. Dalam sambutannya, pemerintah provinsi menekankan pentingnya membuka ruang kolaborasi yang luas, menerima masukan dari berbagai pihak, serta memperkuat sinergi dengan lembaga pengawasan seperti Badan Pemeriksa Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, serta melibatkan elemen masyarakat secara aktif.
Penguatan kolaborasi lintas sektor ini dinilai menjadi kunci utama dalam memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan tepat sasaran, efisien, serta mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik di seluruh wilayah Kalimantan Selatan.
Sementara itu, Anggota Badan Pemeriksa Keuangan, Fathan Subchi, menekankan pentingnya keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam proses perencanaan hingga pengawasan. Hal ini dinilai penting agar kebijakan yang dihasilkan tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga memiliki tingkat akuntabilitas yang tinggi.
Senada dengan itu, Kepala BPK Provinsi Kalimantan Selatan, Andriyanto, menegaskan bahwa sinergi antar lembaga merupakan fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang transparan, profesional, dan bertanggung jawab.
Seminar nasional ini tidak hanya menjadi ruang dialog dan pertukaran gagasan, tetapi juga menjadi pijakan strategis dalam memperkuat kebijakan daerah yang terintegrasi, adaptif terhadap dinamika zaman, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan secara berkelanjutan. (Ag)
