TANAH BUMBU, – Bupati Tanah Bumbu, H. Andi Rudi Latif, A.Md.T., S.H., M.M., melalui Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Eryanto Rais, menyampaikan jawaban resmi atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026.
Rapat Paripurna ini dihadiri sejumlah pimpinan SKPD Pemkab Tanbu, perwakilan Forkopimda setempat dan pimpinan Perusda. Dan dipimpin Wakil Ketua DPRD H. Hasanudin, yang berlangsung di Gedung DPRD Tanah Bumbu, pada Senin, 3 November 2025.
Bupati Tanah Bumbu dalam jawabannya disampaikan oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan, Eryanto Rais menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh anggota DPRD, khususnya kepada fraksi-fraksi yang telah memberikan saran, kritik, dan masukan konstruktif terhadap penyusunan RAPBD 2026.
Bupati menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen untuk menyusun APBD yang realistis, transparan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Menanggapi pandangan Fraksi-fraksi, Eryanto Rais mengatakan bahwa penyusunan RAPBD 2026 dilakukan secara proporsional dan berlandaskan pada prinsip transparansi serta akuntabilitas.
“Pemerintah juga menyiapkan strategi pengendalian inflasi dan pemerataan pembangunan dengan memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan koordinasi TPID, serta mempercepat pelaksanaan program prioritas di seluruh wilayah Tanah Bumbu,” katanya.
Pemerintah daerah, lanjutnya, menegaskan langkah intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah melalui optimalisasi pajak dan retribusi. Pemerintah juga berupaya mengembangkan sumber pendapatan baru agar kemandirian fiskal daerah semakin meningkat.
“Pemerintah daerah juga memastikan bahwa penyesuaian belanja daerah dilakukan secara selektif tanpa mengganggu pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur publik,” jelasnya.
Eryanto Rais juga menegaskan, bahwa pemerintah daerah berkomitmen dalam menjamin transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan RAPBD. Langkah konkret dilakukan melalui penerapan sistem keuangan berbasis digital, dan peningkatan peran Inspektorat sebagai pengawas internal.
Selanjutnya, untuk target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2026 ditetapkan secara realistis dan berbasis data potensi riil.
Strategi yang diterapkan meliputi digitalisasi layanan pajak daerah, optimalisasi retribusi, serta penguatan koordinasi antar-SKPD pengelola pendapatan. Pemerintah juga menegaskan komitmennya untuk memprioritaskan sektor pertanian, perikanan, dan energi dalam mendukung ketahanan pangan dan ekonomi daerah.
Dengan demikian, RAPBD 2026 diharapkan dapat berjalan efisien, akuntabel, dan tepat sasaran untuk mendukung kemajuan pembangunan Tanah Bumbu yang berkelanjutan. (Ag)
