• Pedoman Media Siber
  • Redaksi
Rabu, November 18, 2026
Patroli Cyber
Advertisement
  • Home
  • Ekonomi
  • TNI-Polri
  • Hukum
  • Nasional
    • Regional
  • Olahraga
  • Politik
  • Pemerintahan
  • Pendidikan
  • PARLEMEN
  • Kronik
No Result
View All Result
  • Home
  • Ekonomi
  • TNI-Polri
  • Hukum
  • Nasional
    • Regional
  • Olahraga
  • Politik
  • Pemerintahan
  • Pendidikan
  • PARLEMEN
  • Kronik
No Result
View All Result
Patroli Cyber
No Result
View All Result
  • Regional
  • Nasional
  • Pemerintahan
  • TNI-Polri
  • Hukum
  • Kronik

Beranda » Terkait Tiga Persoalan Strategis Sumedang, Wabup Minta Pemerintah Pusat Turun Tangan

Terkait Tiga Persoalan Strategis Sumedang, Wabup Minta Pemerintah Pusat Turun Tangan

red cyber by red cyber
September 23, 2026
in Featured, Pemerintahan
0
Wakil Bupati Sumedang M. Fajar Aldila dalam Zoom Meeting Rembuk dan Bincang-Bincang Otonomi Daerah bersama Direktur Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah, Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, di Command Center Sumedang, Rabu (23/9/2026).

Wakil Bupati Sumedang M. Fajar Aldila dalam Zoom Meeting Rembuk dan Bincang-Bincang Otonomi Daerah bersama Direktur Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah, Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, di Command Center Sumedang, Rabu (23/9/2026).

Share on FacebookShare on Twitter

SUMEDANG,– Pemerintah Kabupaten Sumedang mendesak pemerintah pusat segera turun tangan menangani tiga persoalan strategis yang dinilai membutuhkan intervensi lintas kementerian, yakni percepatan penataan kawasan Jatinangor, pengurangan kesenjangan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di kawasan Rebana, serta penanganan dampak Proyek Strategis Nasional (PSN).

Tiga persoalan tersebut disampaikan Wakil Bupati Sumedang M. Fajar Aldila dalam Zoom Meeting Rembuk dan Bincang-Bincang Otonomi Daerah bersama Direktur Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah, Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, di Command Center Sumedang, Rabu (23/9/2026).

Fajar menegaskan, persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan hanya oleh pemerintah daerah karena menyangkut kewenangan, kebijakan, dan koordinasi lintas pemerintahan. Karena itu, Pemkab Sumedang meminta Ditjen Otonomi Daerah ikut mendorong kementerian dan lembaga terkait agar penanganannya dapat dipercepat.

Pertama, percepatan penataan Jatinangor.

Fajar meminta pemerintah pusat memberikan dukungan terhadap penataan kawasan Jatinangor agar pertumbuhan kawasan tersebut diikuti dengan peningkatan kualitas infrastruktur, transportasi, dan tata ruang.

Menurutnya, Jatinangor memiliki posisi strategis sebagai kawasan pendidikan, permukiman, perdagangan, dan industri. Karena itu, penataannya harus dilakukan secara terpadu agar mampu berkembang menjadi kawasan perkotaan yang modern dan nyaman.

“Kami ingin Jatinangor tertata dengan baik, mulai dari alur perindustriannya, kemudian tidak ada lagi kabel-kabel yang semrawut, serta tersedianya jembatan penyeberangan orang. Kalau memungkinkan, juga ada Trans Jatinangor yang dapat memberikan mobilitas lebih fleksibel bagi mahasiswa maupun masyarakat yang ada di Jatinangor,” ujar Fajar.

Ia berharap penataan Jatinangor dapat diarahkan menuju konsep kota cerdas (smart city) dengan sistem transportasi dan infrastruktur yang mampu menjawab kebutuhan mobilitas masyarakat.

Baca juga :  Lawan Corona, Gegana Brimob Jabar Semprotkan Disinfektan Ke Cafe diLembang

Kedua, mendorong pengurangan kesenjangan UMK di kawasan Rebana.

Fajar menilai disparitas UMK antarkabupaten/kota di kawasan Rebana perlu menjadi perhatian bersama karena berkaitan dengan daya saing investasi dan penciptaan lapangan kerja.

“Karena kita lihat, selisih UMK-nya bisa mencapai lebih dari satu juta rupiah. Ini yang kadang membuat investor ketika masuk ke Sumedang langsung berpikir lebih baik ke kabupaten atau kota tetangga,” katanya.

Menurut Fajar, diperlukan keselarasan kebijakan antardaerah sehingga perbedaan UMK tidak menjadi faktor yang membuat investasi cenderung terkonsentrasi di daerah tertentu.

“Ketimpangan itulah yang menurut saya harus segera kita carikan solusinya agar investor yang masuk ke Kabupaten Sumedang dapat membuka lapangan pekerjaan dan membangun perusahaan dengan aman dan nyaman,” ungkapnya.

Ketiga, percepatan penanganan dampak PSN.

Fajar secara khusus meminta dukungan pemerintah pusat dalam menangani dampak pembangunan proyek strategis nasional yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat Sumedang.

Ia mencontohkan persoalan dampak tanah disposal Bendungan Cihamerang serta pergerakan tanah yang berkaitan dengan pembangunan Tol Cisumdawu.

“Seperti Bendungan Cihamerang, kemudian pergerakan tanah dari dampak proyek strategis nasional Tol Cisumdawu. Ini kami sampaikan agar dari Ditjen Otonomi Daerah bisa membantu kami, sehingga para pemangku kepentingan atau kementerian terkait dapat turun langsung menangani permasalahan yang ada,” tuturnya.

Untuk Bendungan Cihamerang, Fajar menyebut masih terdapat 63 kepala keluarga yang sawahnya terdampak tanah disposal. Selain itu, terdapat 25 rumah yang berada di bawah area tanah disposal dan membutuhkan relokasi.

Baca juga :  Masuk Daerah Rawan Bencana, Pemkab Bandung Susun RPKB

“Masih ada 63 KK yang sawahnya terdampak tanah disposal. Kemudian di bawah tanah disposal ada 25 rumah yang harus kita relokasi. Inilah mitigasi yang harus kita lakukan agar masyarakat Kabupaten Sumedang bisa aman dan nyaman,” ujarnya.

Fajar juga meminta dukungan pemerintah pusat untuk mempercepat penyelesaian persoalan relokasi jalan Haurpapak di Kecamatan Surian yang kondisi jalurnya semakin tidak stabil.

“Kami sudah meminta kepada Kementerian Kehutanan, namun sampai saat ini belum ada respons. Oleh karena itu, kami juga meminta kepada Ditjen Otonomi Daerah untuk bisa mendorong masalah ini. Nanti akan kami tembuskan suratnya agar segera bisa direlokasi,” katanya.

Menurutnya, perbaikan jalan secara berulang bukan menjadi solusi permanen apabila persoalan kestabilan kontur tanah belum diselesaikan.

“Semakin lama jalur tersebut dilewati, kontur tanahnya semakin tidak stabil. Kalau kita terus perbaiki tanpa adanya penyelesaian secara konkret, persoalan ini akan terus berulang,” tegas Fajar.

Fajar menegaskan, Pemkab Sumedang akan terus memperkuat koordinasi mulai dari tingkat kabupaten, provinsi hingga pemerintah pusat agar berbagai persoalan strategis tersebut mendapatkan solusi konkret.

“Jadi, ikhtiar inilah yang terus kami perkuat, tidak hanya di level kabupaten, tetapi juga di provinsi sampai ke kementerian pusat. Harapannya, Ditjen Otonomi Daerah dapat terus mengawal dan mengatensi harapan-harapan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang,” pungkasnya. (hms/bon)

Previous Post

Baznas RI Siapkan Program Lumbung Pangan di Sumedang, Sasar Kelompok Tani

Next Post

Rangkaian Anniversary OHM ke-13 Ditutup dengan Media & KOL Gathering

BeritaTerkait

Featured

Dr. Nurhaeni Sikki, S.A.P., M.A.P. Dosen USB YPK Dipercaya Menjadi Moderator Forum Internasional ASEAN–Rusia

November 18, 2026
Reza Sefrilyan
Featured

Menjaga Amanah di Tengah Dinamika Kepemimpinan Oleh: Reza Sefrilyan

November 18, 2026
Ketua Umum BaraJP Willem Frans Ansanay saat bertemu dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo
Featured

Ketum BaraJP Temui Jokowi di Solo, Minta Arahan Strategis di Tengah Pusaran Politik Nasional

November 18, 2026
Ekonomi

BRI Purwakarta Perkuat Ekonomi Kerakyatan, Pembiayaan UMKM Tembus Rp1,66 Triliun

November 18, 2026
Featured

BRI Ciamis Perkuat Kepedulian Sosial, Dukung Pembangunan Sumur Bor untuk Warga Imbanagara

November 18, 2026
Featured

Investasi Tembus Rp11,61 Triliun, Pemkab Tanah Bumbu Perkuat Kepatuhan Pelaporan 120 Perusahaan

November 17, 2026
Next Post

Rangkaian Anniversary OHM ke-13 Ditutup dengan Media & KOL Gathering

No Result
View All Result

Berita Terkini

Dr. Nurhaeni Sikki, S.A.P., M.A.P. Dosen USB YPK Dipercaya Menjadi Moderator Forum Internasional ASEAN–Rusia

November 18, 2026
Reza Sefrilyan

Menjaga Amanah di Tengah Dinamika Kepemimpinan Oleh: Reza Sefrilyan

November 18, 2026
Ketua Umum BaraJP Willem Frans Ansanay saat bertemu dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo

Ketum BaraJP Temui Jokowi di Solo, Minta Arahan Strategis di Tengah Pusaran Politik Nasional

November 18, 2026

BRI Purwakarta Perkuat Ekonomi Kerakyatan, Pembiayaan UMKM Tembus Rp1,66 Triliun

November 18, 2026

BRI Ciamis Perkuat Kepedulian Sosial, Dukung Pembangunan Sumur Bor untuk Warga Imbanagara

November 18, 2026
Patroli Cyber

Patrolicyber.com - Membangun Bangsa Indonesia

Jl. Ahmad Yani No. 262 (Lt.2 Komp. Stadion Sidolig) Kota Bandung
Email: redaksipatrolicyber@gmail.com

  • Home
  • Ekonomi
  • TNI-Polri
  • Hukum
  • Nasional
  • Olahraga
  • Politik
  • Pemerintahan
  • Pendidikan
  • PARLEMEN
  • Kronik

Patrolicyber.com © 2020 MFC

No Result
View All Result
  • Home
  • Ekonomi
  • Entertainment
  • TNI-Polri
  • Hukum
    • Kronik
  • Nasional
    • Regional
  • Olahraga
  • Politik
    • Pemerintahan
  • Pendidikan
  • Pedoman Media Siber
  • Redaksi

Patrolicyber.com © 2020 MFC