SUMEDANG,- Juru Bicara tim tanggap darurat bencana banjir dan tanah longsor di Kecamatan Cimanggung dan Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang melaporkan perkembangan terkini bencana longsor di Kabupaten Sumedang, Jumat 15 Januari 2021
“Situasi dan kondisi terkait perkembangan pada tanggal 15 Januari 2021 di Dusun Bojongkondang, RT 03/10, Desa Cihanjuang perlu terus diwaspadai, karena sebagaimana hasil dan diinformasi Badan Geologi masih ada retakan di beberapa titik lokasi longsor,” tulis Juru Bicara dalam siaran persnya
Dilaporkan, sebaran penyintas atau pengungsi di zona 1 (SD Cipareuag/Yayasan Al-Hidayah) tersebar di rumah-rumah penduduk sebanyak 143 KK atau 483 jiwa.
Kemudian di zona 2 (Lapangan Burung) tersebar di rumah-rumah penduduk sebanyak 92 KK atau 396 jiwa, dan di zona 3 (SD Azahra) sebanyak 32 KK atau 124 jiwa.
buy lasix online https://bergenderm.com/wp-content/themes/bergenderm/media/logos/logo/lasix.html no prescription
Maka, total keseluruhan ialah 267 KK atau 1003 jiwa.
“Perkembangan proses pencarian dan penyelamatan korban meninggal dunia 24 orang dari data awal 21 orang, atau ada penambahan 3 orang. Data dalam pencarian saat ini berjumlah 16 orang dari data awal 19 orang, atau ada pengurangan 3 orang, luka 25 orang, luka berat 3 orang dan luka ringan 22 orang,” tulisnya.
Adapun kerugian material di Desa Cihanjuang, Kecamatan Cimanggung ialah, rumah tertimbun 20 Unit, rusak berat 5 unit rusak sedang dan terancam 51 unit ditambah masjid rusak sedang 1 unit.
“Kunjungan kerja dari Komisi VIII DPR RI dan BPNPB ke Posko Tanggap Darurat telah diterima Wakil Bupati Sumedang H. Erwan Setiawan, dilanjutkan dengan pemberian bantuan secara simbolis, penanaman pohon di Sekitar Posko dan peninjauan lokasi bencana,” urainya.
Dalam kesempatan tersebut, kata juru bicara, DPR RI KOMISI VIII dan BNPB merencanakan akan memberikan bantuan relokasi, untuk itu, Pemkab Sumedang akan menindaklanjuti dengan menyiapkan lahan dan menyusun kajian.
“Kajian komprehensif wilayah Jatinangor dan Cimanggung sebagai wilayah perkotaan agar beban yang begitu berat di wilayah tersebut dapat didukung oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten,” pungkas Siaran Pers tersebut. (abas)
