SUMEDANG,– Bupati Sumedang, Dony Ahmad Munir menegaskan bahwa dalam menghadapi peristiwa atau kemungkinan yang akan terjadi kesiapsiagaan mutlak diperlukan.
Hal tersebut diungkapkan Bupati Dony Ahmad Munir saat memberikan arahan di Rakor Forkopimda dalam rangka Kewaspadaan Dini dalam Mengadapi Potensi Bencana Alam Gempa Bumi Megathrust Sesar Lembang.
Rakor yang diinisiasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik digelar di Gedung Negara, Kamis (19/6/2025).
“Dalam menghadapi bencana, pertama kita berharap itu tidak terjadi. Kalau pun itu terjadi, kita harus sudah siap dengan antisipasinya dan memitigasi bencana tersebut,” ujarnya.
Ia pun mengingatkan bahwa kewajiban aparat sebagai instrumen negara dan instrumen pemerintah menjaga jiwa warganya.
“Termasuk melindungi jiwa warganya dari berbagai ancaman, dalam hal ini bencana gempa,” ucapnya.
Dikatakan bupati, cara mengantisipasi terjadinya bencana tersebut ialah dengan menetapkan kebijakan, program dan kegiatan yang bisa memitigasi risiko bencana.
“Oleh karena itu, butuh pengetahuan melalui sosilisasi dan edukasi. Paham akan bencana ini dan bagaimana kita membuat kebijakan, program dan kegiatan untuk mengatasi bencana ini,” kata Dony.
Bupati meminta kepada seluruh stakeholders agar menjadi urusan tersebut sebagai tanggungjawab bersama, tidak hanya menjadi urusan BPBD saja.
“Perlu adanya kolaborasi, crosscutting program. Semua OPD disatukan untuk menghadapi ini. Kita bangun ekosistem untuk ini. Memadukan dan mensinergikan pentahelix dalam mengantisipasi bencana ini. Kewajiban sebagai pemimpin (ialah) memobilisasi, mengorkestrasi dalam menghadapi bencana ini,” ucapnya.
Menurutnya, langkah penting saat ini ialah mensosialisasikan kepada masyarakat secara masif, bisa melalui video, media sosial maupun yang lainnya.
“Buatkan videonya yang bagus atau tutorialnya dan penyebarannya. Resonasinya harus kemana-kemana dan berdampak luas sehingga masyarakat tahu akan mitigasi potensi bencana,” ujarnya.
Bupati meminta agar di tempat fasilitas kesehatan seperti Puskesmas, rumah sakit dan sekolah membuat jalur evakuasi yang jelas apabila ada terjadi bencana.
“Buatkan jaluar evakuasinya yang jelas. Cek jalur evakuasinya bisa dipakai dan alat-alat evakuasi berfungsi dengan baik. Termasuk jalur evakuasi di prmukiman, komplek-komplek dan desa-desa,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua Tim Bidang Data Pelayanan dan Informasi dari Stasiun BMKG Bandung Virga Librian dalam paparannya menyebutkan, patahan sesar Lembang memanjang dari Barat ke Timur dengan panjang 29 kilometer dari Kabupaten Bandung, Bandung Barat sampai Kabupaten Bandung.
“Sesar Lembang ini mempunyai laju geser 1,95 sampai dengan 14 milimeter per tahun dengan panjang 29 kilometer berpotensi magnitudo maksimumnya 6,5 sampai dengan 7 magnitudo,” katanya.
Menurutnya, daerah yang terdampak sangat tinggi dari Sesar Lembang yakni Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung dan Purwakarta, dari 6 sampai 8 MMI. Untuk Sumedang sendiri 5 sampai dengan 6 MMI sehingga kita perlu meningkatkan kewaspadaan,” tuturnya.
Ditambahkan olehnya, dengan adanya gempa bumi yang terjadi di Kabupaten Sumedang tahun yang lalu, perlu adanya penguatan bangunan yang vital.
“Terutama sekolah dasar, rumah sakit, gedung pemerintahan. Perlu menjadi perhatian yang sangat penting. Karena kalau terjadi bencana, sehingga bangunan vital tersebut lumpuh, kita mau kemana lagi. Dan perlunya adanya pemetaan detail zona resiko gempa bumi sesar Lembang,” ucapnya.
Ia merekomendasikan langkah awal mitigasi gempa ialah dengan sosialisasi, jalur evakuasi dan rambu yang memadai.
“Edukasi kepada masyarakat dan tingkatkan koordinasi, perlu ada penguatan kapasitas BPBD dan tim siaga bencana untuk beroperasi dan penyusunan SOP kedaruratan, serta gladi evakuasi secara rutin dan memadai,” ujarnya.
Ia pun menjelaskan, BMKG telah memperbanyak sensor Gempa Bumi.
“Tahun 2019 Jawa Barat kurang dari sepuluh. Sekarang sudah meningkat 33 sensor diseluruh Jawa Barat. Mudah-mudahan akan terus bertambah lagi sehingga dapat mendeteksi lebih kegempaan yang kecil,” jelasnya.
Tampak hadir dalam Rakor tersebut, Wakil Bupati Sumedang M Fajar Aldila, Sekda Tuti Ruswati beserta Unsur Forkopimda dan para camat serta pemangku kepentingan lainnya. (hms/bon)
