PANGANDARAN, — Kabupaten Pangandaran meski baru berumur 8 tahun (Oktober nanti) dan paling bungsu di Jawa Barat, tetapi berbagai penghargaan terus diraih. Salah satunya dalam bidang pengelolaan keuangan. Pemerintah Kabupaten Pangandaran kali ini mendapat penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) secara berturut turut yang ke empat kalinya, Jumat, (26/6/2020).
Berita gembira ini datang dari BPK RI Perwakilan Jawa Barat pada saat kegiatan penyerahan laporan hasil pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pangandaran tahun 2019 melalui Video Conference. Dalam acara ini secara resmi Kepala BPK Perwakilan Jawa Barat Arman Syifa, SST, MAcc, Ak menyerahkan LHP BPK atas LKPD tahun 2019.
Pada pidatonya, Kepala BPK RI Perwakilan Jawa Barat tersebut, menyampaikan apresiasi dan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada Bupati dan DPRD sehingga dapat menjalankan pemeriksana Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun ini walupun terlambat dari jadwal biasanya.
“Pemeriksaan atas LKPD merupakan bagian dari tugas konstitusional BPK dan sebagian rangkaian akhir dari proses hasil pemeriksaan, undang-undang mengamanatkan kami untuk menyerahkan hasil pemeriksaan atas LKPD kepada lembaga perwakilan serta pimpinan entitas sesuai dengan kewenangannya, setelah ini akan menjadi bahan penyusunan Raperda tentang pertanggung jawaban APBD tahun 2019,” katanya.
Arman menuturkan, pemeriksaan terhadap laporan keuangan ini bertujuan untuk memberikan opini yang merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.
“Kami mengukur kewajaran laporan keuangan yang kami periksa berdasarkan kriteria pertama penerapan standar akutansi pemerintahan, kemudian pengungkapan yang cukup, efektifitas pengendalian intern serta kepatuhan terhadap perundangan,” katanya.
Ia berharap opini WTP ini dapat berdampak positif pada pengelolaan keuangan agar terus lebih baik lagi.
“Opini WTP merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan, untuk itu kami berharap pemeriksaan yang kami laksanakan dan laporan yang kami sudah serahkan pada saat ini dapat memberikan dampak positif bagi perbaikan pengelolaan keuangan di masing-masing Pemda,” pungkasnya.
Sementara itu Bupati Pangandaran H. Jeje Wiradinata mengatakan Opini yang diraih merupakan hasil kerjasama berbagai pihak.
“Kita mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian, suatu opini yang kategori tertinggi di dalam pemeriksaan BPK dan tentu ini saya kira hasil kerja sama yang luar biasa dari DPRD, pejabat pengelola keuangan, SKPD yang luar biasa,” ujarnya.
Lanjutnya peraihan WTP ini harus disukuri dan dijadikan motivasi untuk lebih giat lagi dalam bekerja.
“Ini patut kita syukuri karena baru berumur 8 tahun besok 25 Oktober 2020, kita sudah mendapatkan WTP 4 kali berturut-turut 2017, 2018, 2019 dan sekarang 2020, padahal LKPD dimulai tahun 2015 dan diperiksa tahun 2016 itu opininya WDP, baru mulai sejak tahun 2017 sampai sekarang WTP. Banyak Pemda yang lain sudah puluhan tahun susah mendapatkan itu, tapi kita hanya waktu yang sesingkat mungkin bisa artinya bahwa kesungguhan kita dalam pengolaan keuangan, akuntabilitas keuangan di nilai cukup baik oleh BPK dan ini juga menjadi motivasi kita untuk bekerja lebih bagus,” tambahnya.
Dikatakan, dengan diraihnya penghargaan ini merupakan sebuah langkah untuk terus meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan keuangan.
“Kita tidak ingin euforia bahwa ini menjadi suatu prestasi yang amat luar biasa, tapi bagi kita ini merupakan suatu langkah kita untuk lebih baik lagi pengelolaannya. Selama hampir 4 tahun saya bekerja bersama-sama semuanya, masyarakat tentu yang merasakan dari keberhasilan dari sebuah langkah-langkah kebijakan, masyakat yang bisa menilai apakah pekerjaan ini baik berhasil atau tidak,” jelasnya.
Ia mencontohkan keberhasilan pembangunan di Kabupaten pangandaran sudah menunjukan penilaian yang membaik dari tahun ke tahun.
“Kami punya ukuran, angka IPM kita ini di Jawa Barat sudah berada ditengah dari 27 Kabupaten/Kota, tidak yang paling dibawah, pendidikan dan kesehatan juga demikian. Pengolaan keuangan WTP itu sebagian indikator lain,” ungkap Jeje.
Ia pun menuturkan bahwa Pangandaran telah menjelma menjadi sebuah Daerah Otonomi Baru yang berhasil berkembang dan menjadi kebanggaan berbagai pihak.
“Saya kira upaya pemekaran dulu yang dilakukan oleh semua pihak, presidium dan seluruh pihak yang ada, baik Pemerintah Daerah Ciamis, DPRD Ciamis, Jawa Barat dan Nasional, saya kira kita boleh berbangga Pangandaran menjadi salah satu DOB terbaik, jadi model DOB yang cukup berhasil, sesuatu hal yang sudah baik tentu kita pertahankan, kita tingkatkan ke depan agar lebih baik lagi,” tuturnya.
Penghargaan WTP ini merupakan penghargaan tertinggi dalam pengelolaan keuangan. Ada 4 opini yang di berikan oleh BPK RI dalam menilai pengelolaan keuangan suatu daerah, yakni :
a. Tidak memberikan pendapat;
b. Tidak Wajar;
c. Wajar Dengan Pengecualian;
d. Wajar Tanpa Pengecualian.
Untuk menentukan suatu opini ada 4 kriteria, yaitu :
1. Kesesuaian dengan Standar Akuntasi Pemerintah (SAP);
2. Kecukupan Informasi;
3. Efektifitas Sistem Pengendalian Inteten;
4. Kepatuhan Terhadap peraturan Perundang-undangan. (Sz)
