TANAH BUMBU, — Ombudsman Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan melakukan kunjungan kerja kepada jajaran Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Pemkab Tanbu), Rabu (12/10/2022).
Ketua Ombudsman Kalsel, Rahadi Rahman bersama rombongan itu disambut Bupati Tanah Bumbu Abah HM. Zairullah Azhar di ruang rapat Bupati Tanbu.
Tujuan kunjungan itu tiada lain ingin memaparkan laporan masyarakat melalui pihak Ombudsman kepada Pemkab Tanbu berkaitan persoalan yang ada di daerah.
Sementara itu, Bupati Tanah Bumbu mengapresiasi atas silaturahmi yang dilakukan pihak Ombudsman kepada jajaran Pemkab Tanbu.
Dengan silaturahmi ini tentu ada makna penting yang disampaikan dan memberikan manfaat bagi Tanah Bumbu.
“Diharapkan melalui pertemuan ini ada solusi melalui diskusi yang memberikan manfaat,” ujar bupati.
Dikesempatan itu, pihak Ombudsman turut memaparkan laporan dari masyarakat terkait persoalan distribusi BBM bersubsidi.
“Laporan ini kami terima dan dilangsungkan dengan kepada terlapor yakni pihak Pertamina,” kata Rahadi Rahman.
Karena itu lanjutnya, ada SPBU tertentu diduga melakukan distribusi BBM bersubsidi khususnya jenis solar namun tidak tepat sasaran.
Cukup beralasan, penyebab dari persoalan ini berkaitan erat dengan pelangsiran yang mengambil BBM dengan jumlah banyak di SPBU.
Tapi kalau tidak diambil sebuah tindakan terhadap pelangsiran itu, maka nantinya akan dianggap sebuah pembiaran hingga berdampak pada keresahan masyarakat.
“Kalau tidak diambil sikap terkait BBM yang tidak tepat sasaran, maka dikuatirkan akan banyak nya terjadi penyimpangan terhadap BBM solar bersubsidi ini,” jelasnya.
Laporan lainnya sambung Ketua Ombudsman, yakni Amada angkutan yang membawa dirigen untuk solar BBM bersubsidi dengan jumlah banyak.
Beberapa kesimpulan hasil temuan di lapangan sejauh ini pihaknya turut menyoroti tentang penggunaan aplikasi My Pertamina yang masih minim sosialisasi serta penggunaan yang belum maksimal.
Kemudian terkait Pertalite, jenis BMM ini paling banyak digunakan kerena jenis ini merupakan BBM umum.
Aplikasi My Pertamina ini diharapkan lebih dilakukan sosialisasi yang intensif. Namun Ombudsman juga berharap kepada pihak Pertamina agar berlaku inovatif agar bisa mendistribusikan BBM bersubsidi yang selama ini sulit terjangkau kepada masyarakat di pedesaan bisa terjangkau, seperti nelayan ataupun petani.
“Disini harus ada yang sifatnya mobile sehingga bisa diinisiasi atau di inovasi oleh pihak Pertamina sendiri,” tandasnya.
Kemudian rekomendasi Ombudsman ditingkat pusat terkait dengan pengawasan dan pemberian sanksi terhadap sebuah penyimpangan atau praktik penyimpangan terhadap penyaluran BBM bersubsidi. “Kalau di Kalsel kan ada Satgas BBM, semoga ada tugas hingga ke Kabupaten,’ imbuhnya.
Dalam pertemuan ini pihaknya sangat mengapresiasi kehadiran Bupati, sehingga berkat kepemimpinan beliau akan selalu membangun kemitraan dengan Ombudsman Kalsel sehingga akan terus berjalan serta memberikan dampak positif terhadap masyarakat. (Ag)
