SUMEDANG,– Berkat komitmen dan keberhasilan Pemeruntah Kabupaten Sumedang Bupati Sumedang H Dony Ahmad Munir diundang menjadi narasumber pada acara Forum Koordinasi dan Konsultasi (FKK) Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah.
Acara yang diinisiasi oleh Kemenkopolhukam RI bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dilaksanakan di di Aula Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Palangka Raya, Selasa, (16/5/2023).
Acara dengan tema “Implementasi Reformasi Birokrasi Tematik melalui Komitmen Kepala Pemerintah Daerah untuk Percepatan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) se-Provinsi Kalimantan Tengah” secara resmi dibuka oleh Wakil Gubernur Kalteng H. Edy Pratowo.
Wakil Gubernur H. Edy Pratowo saat membacakan Gubernur Kalteng H. Edy Pratowo menyampaikan bahwa Pemprov Kalteng sangat mendukung terhadap kebijakan Reformasi Birokrasi.
Disampaikan, bahwa fokus utama dalam Reformasi Birokrasi Tematik tersebut yaitu pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan, dan percepatan prioritas aktual Presiden seperti peningkatan belanja produk dalam negeri dan pengendalian inflasi.
“SPBE menjadi bagian penting dalam Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan Birokrasi Kelas Dunia Berbasis Digital, yang mampu menghadirkan pelayanan publik berkualitas dan mudah diakses masyarakat”, imbuhnya.
Untuk mewujudkan percepatan penerapan SPBE di Kalteng, Wagub berharap semua instansi dan stakeholders terkait mengesampingkan ego sektoral, saling bersinergi dan berkolaborasi, bersama-sama menghasilkan satu dorongan perbaikan tata kelola pemerintahan ke depan yang lebih terdigitalisasi dan terintegrasi.
“Hal tersebut tentunya menjadi wujud komitmen dan tekad kita bersama, untuk mendukung dan melakukan akselerasi dalam mengimplementasikan Reformasi Birokrasi dan SPBE pada Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota se-Kalimantan Tengah. Tujuannya hanya satu, untuk mempercepat pembangunan dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kalimantan Tengah”, pungkasnya.
Bupati Dony yang dalam keaempatan itu menyampaikan materi “ mengenai Best Practice Reformasi Birokrasi Tematik melalui Transformasi Digital Layanan Kepada Masyarakat” bersyukur bisa hadir di Kalimantan Tengah sharing pengalaman dan kiat-kiat penerapan transformasi digital.
Dalam paparannya Bupati Dony menceritakan awal mula penerapan SPBE serta berbagai permasalahan dan kendala di awal penerapannya sampai meraih penghargaan di tingkat provinsi bahkan sampai tingkat nasional.
“Zaman sudah berubah, kehidupan berubah, tantangan berubah dan ekspektasi masyarakat pun semakin tinggi,” ujarnya.
Bupati menyampaikan, Kabupaten Sumedang dipandang telah berhasil melakukan lompatan dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan meraih nilai tertinggi di antara kabupaten dan kota se-Indonesia pada Tahun 2022 yakni 3,84 melalui inovasi berupa platform Digital Services Living Labaoratorium.
Bahkan, saat ini, kata bupati Sumedang telah menyusun master plan Smart City Kabupaten Sumedang dan Transformasi Digital Menuju Sumedang Happy Digital Region.
“Mudah mudahan dapat menginspirasi Pimpinan Daerah di Provinsi Kalimantan Tengah untuk berkomitmen dalam melakukan perubahan nyata guna mewujudkan Pemerintah Daerah yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi melalui peningkatan implementasi RB Tematik dan SPBE yang terintegrasi,”pungkasnya.
Forum Koordinasi dan Konsultasi itu akan diikuti oleh para Bupati dan Walikota se-Provinsi Kalimantan Tengah, Sekda dan para Kepala Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah serta para Sekda, Kepala Bappedalitbang, Asisten Administrasi Umum, Inspektur, Kabag Organisasi dan Kepala Dinas Komunikasi, Informasi, Persandian, dan Statistik Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Tengah.
Selain Bupati Sumedang, narasumber lainnya yang hadir adalah Sekretaris Jenderal pada Kementerian Dalam Negeri, Sekretaris Eksekutif Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB, Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PAN RB dan Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur Kemenkopolhukam selaku Keynote Speech. (hm/bn/bs)
