SUMEDANG,– Bupati Sumedang, D.r H. Dony Ahmad Munir, ST, MM mendapat kehormatan menjadi narasumber pada acara Forum Koordinasi dan Konsultasi (FKK) Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah.
Acara diselenggarakan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia (Kemenkopolhukam RI) bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
Acara bertemakan “Implementasi Reformasi Birokrasi Tematik melalui Komitmen Kepala Pemerintah Daerah untuk Percepatan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik se-Provinsi Kalimantan Tengah” dilaksanakan pada Selasa, tanggal 16 Mei 2023 di Aula Jayang Tingang, Lantai 2 Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Palangka Raya, Kalimantan Tengah.
Forum Koordinasi dan Konsultasi itu diikuti oleh para Bupati dan Walikota se-Provinsi Kalimantan Tengah, Sekda dan para Kepala Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah serta para Sekda, Kepala Bappedalitbang, Asisten Administrasi Umum, Inspektur, Kabag Organisasi dan Kepala Dinas Komunikasi, Informasi, Persandian, dan Statistik Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Tengah.
Selain Bupati Sumedang, narasumber lainnya yang hadir adalah Sekretaris Jenderal pada Kementerian Dalam Negeri, Sekretaris Eksekutif Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB, Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PAN RB dan Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur Kemenkopolhukam selaku Keynote Speech.
Pada kesempatan tersebut, Bupati Dony menyampaikan materi “Best Practice Reformasi Birokrasi Tematik melalui Transformasi Digital Layanan Kepada Masyarakat”.
Tak hanya itu, Bupati juga diminta untuk menunjuk Sekretaris Daerah Sumedang untuk memberikan Paparan Teknis terkait Replikasi Digital Services Living Laboratorium dan RB Tematik di Pemerintah Kabupaten Sumedang.
Acara tersebut dilatarbelakangi oleh belum terwujudnya Sistem Pemerintahanan Berbasis Elektronik (SPBE) yang terpadu dan menyeluruh untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
Berdasarkan data dari Kementerian PAN RB hasil evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2021, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah secara umum belum mencapai target nasonal dari 14 (empat belas) 6 Kabupaten/Kota, hanya 1 yang sudah mencapai target Nasional yaitu Kabupaten Seruyan (B).
Kabupaten Sumedang sendiri dipandang telah berhasil dalam “melompatkan” Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan meraih nilai tertinggi di antara kabupaten dan kota se-Indonesia pada Tahun 2022 yakni 3,84 melalui inovasi berupar platform Digital Services Living Labaoratorium. Bahkan, saat ini Kabupaten Sumedang telah menyusun master plan Smart City Kabupaten Sumedang dan _master plan Transformasi Digital Menuju Sumedang Happy Digital Region.
Dalam Reformasi Birokrasi, Kabupaten Sumedang telah menerapkan aplikasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah secara elektronik (e-SAKIP) bahkan sampai ke tingkat desa (e-SAKIP Desa) yang sudah menjadi rujukan beberapa daerah di Indonesia.
Aplikasi tersebut menekankan penyelenggaraan pemerintahan yang bukan sekedar berbasis anggaran, melainkan berbasis kinerja serta untuk menghindari pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang sebatas administratif atau pemenuhan kebutuhan dokumen semata.
Dengan hadirnya Bupati dan Sekda Sumedang pada forum tersebut diharapkan dapat menginspirasi Pimpinan Daerah khususnya di Provinsi Kalimantan Tengah untuk berkomitmen sepenuhnya dalam melakukan perubahan nyata guna mewujudkan Pemerintah Daerah yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi melalui peningkatan implementasi RB Tematik dan SPBE yang terintegrasi.
Hal ini Sesuai dengan filosofi “Insun Medal Insun Madangan” yang berarti “kami lahir untuk menerangi, pemerintah dan masyarakat Sumedang bertekad untuk selalu memberikan kemanfaatan bagi masyarakat dan daerah sekitarnya. Dari Sumedang untuk Indonesia. (hm/bn/bs)
