MAYBRAT,– Pj. Bupati Maybrat, Dr. Benhard E. Rondonuwu S.Sos., M.Si., mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Akhir Tahun 2023 Pembangunan Papua, di Gedung Drs. Ec Lambertus Jitmau, MM., Jln. Burung Kurana, Kelurahan Remu Utara, Distrik Sorong, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, Jumat (16/12/2023).
Pada rapat yang dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian itu, Pj. Bupati Maybrat mendengarkan langsung arahan Mendagri terkait percepat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Menjelang akhir Tahun Anggaran 2023, Mendagri mendesak pemerintah daerah (pemda) wilayah Papua untuk segera mempercepat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Realisasi ini perlu ditingkatkan agar jumlah uang yang beredar di masyarakat semakin meningkat, sehingga pertumbuhan ekonomi di Papua dapat berjalan optimal. Selain itu, sektor swasta juga bisa berjalan dengan baik,” kata Tito.
Ia menambahkan, realisasi belanja APBD penting untuk investasi swasta dan membuat peredaran uang di masyarakat sangat optimal, dan Papua tidak akan pernah maju jika hanya mengandalkan transfer pusat.
“Investasi sektor swasta tidak hanya berasal dari pihak asing, tetapi juga nasional dan lokal, ketika sektor swasta hidup, maka kesejahteraan rakyat otomatis meningkat,” kata Tito.
Guna menghidupkan iklim investasi tersebut, tambah mantan Kapolri itu, pemda harus berinovasi dan mempermudah perizinan, bila diperlukan pemda dapat menunda penarikan pajak retribusi.
“Ketika ada investor juga harus dipermudah. Kalau ada yang mau investasi, buka karpet merah, bahkan bila perlu jangan tarik pajak (retribusi) dulu, kalau perlu bantu mereka supaya mereka bisa berjalan,” ujarnya.
Mendagri menegaskan, investasi sektor swasta dapat memperkuat kondisi fiskal daerah, dengan begitu daerah tidak lagi bergantung pada dana transfer pemerintah pusat.
“Jika terus mengandalkan transfer pusat, daerah tidak akan berkembang kondisi demikian, justru semakin menyusahkan perekonomian masyarakat. Kalau kita punya mindset tidak berubah, mempersulit untuk berkembangnya swasta, dan hanya mengandalkan transfer pusat. Setelah itu ASN yang menikmati, rakyatnya jadi susah,” ujarnya.
Mendagri menekankan, kepala daerah harus memprioritaskan kehidupan masyarakat. Jika masyarakat tidak sejahtera, dikhawatirkan akan menimbulkan konflik yang berkepanjangan. (Abas)
