SUMEDANG,– Pemda Kabupaten Sumedang mengajak para pengusaha untuk bersama-sama menghapus kemiskinan ekstrem.
Tahun 2024 ini, Pemda Kabupaten Sumedang menargetkan nol persen angka kemiskinan ekstrem alias tidak lagi masyarakat Sumedang yang masuk kategori miskin ekstrem.
“Saat ini, Sumedang dihadapkan pada permasalahan kemiskinan ekstrem. Berdasarkan data yang saya terima, angka kemiskinan ekstrem terbesar ada di Kecamatan Cimanggung,” kata Pj Bupati Sumedang, Yudia Ramli dihadapan para pengusaha saat membuka Bimtek/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko bagi pelaku usaha di Hotel Puri Khatulistiwa Jatinangor, Selasa (21/5/2024).
Menurutnya, Pemda Kabupaten Sumedang memberikan kemudahan dalam berusaha, baik dalam hal pelayanan perizinan maupun kondusifitas menjalankan usaha.
“Saya berharap ada kontribusi dari para pelaku usaha dalam upaya penanganan kemiskinan ekstrem. Salah satunya melalui pemanfaatan CSR perusahaan yang terkoordinasikan dan tepat sasaran dengan mengutamakan penanganan kemiskinan ekstrem di wilayah masing-masing,” katanya.
Yudia menyebutkan, di Kecamatan Cimanggung yang merupakan kawasan industri, banyak perusahaan besar berdiri tapi angka kemiskinan ekstremnya paling besar di antara kecamatan yang ada.
“Sungguh ironi disaat banyak industri yang berdiri di Cimanggung namun angka kemiskinan ekstrem di Cimanggung merupakan terbesar di Sumedang, ada 553 keluarga miskin ekstrem,” kata Yudia.
Pj. Bupati Yudia berharap para pelaku usaha bisa membangun kerjasama dengan pemerintah dalam upaya penanganan kemiskinan ekstrem.
“Pelaku usaha bisa memanfaatkan tenaga lokal yang berasal dari keluarga miskin ekstrem produktif dan terlatih dalam rekrutment tenaga kerja di perusahaan-perusahaan,” katanya.
Menurutnya, penghapusan kemiskinan ekstrem merupakan intervensi yang memerlukan kolaborasi berbagai pihak yaitu pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas dan media.
“Peran dunia usaha menjadi bagian penting dalam penghapusan kemiskinan ekstrem. Karena kemiskinan dapat menimbulkan permasalahan sosial yang mempengaruhi stabilitas ekonomi, dan tentunya akan berdampak pada dunia usaha,” katanya.
Yudia mengajak kepada para pengusaha untuk satu langkah dan satu pemahaman dengan Pemda Kabupaten Sumedang.
“Jadi keberadaan industri itu harus mempunyai implikasi positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat disekitarnya,” katanya. (hm/bn/bs)
