KAB. BANDUNG,– Sejumlah warga penerima manfaat dari kebijakan strategis Bedas, yakni 13 program prioritas Bupati Bandung Dadang Supriatna berharap dilanjutkan.
Harapan itu terungkap dalam berbagai rangkaian kegiatan Rembug Bedas yang digulirkan orang nomor satu di Kabupaten Bandung itu melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD).
Seperti halnya terungkap dalam pelaksanaan kegiatan Rembug Bedas ke-118 di Desa Parungserab, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Selasa (21/5).
Pelaksanaan Rembug Bedas itu sebagai ajang pertemuan silaturahmi antara Bupati Bandung bersama jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan masyarakat dari berbagai unsur di desa tersebut.
Kepala Desa Parungserab, Deni Ramdani mewakili masyarakat di desa tersebut sangat mengapresiasi kebijakan Bupati Bandung dalam menggulirkan 13 program prioritas.
“Angkat jempol, benar benar Bedas. Para Ketua RT, RW, kader PKK, guru ngaji mendapatkan insentif. Kami berharap program prioritas Pak Bupati Bandung dilanjutkan,” katanya.
Sama halnya yang diungkapkan perwakilan pengurus MUI Desa Parungserab. Ia mengaku reueus dan bingah, terkait program insentif guru ngaji yang sudah dirasakan manfaatnya oleh para penerima manfaat tersebut.
“Mudah-mudahan semua guru ngaji menerima insentif. Ngarasa reueus dengan adanya program guru ngaji ini. Saya atas nama guru ngaji, perwakilan dari MUI sangat mendukung program insentif guru ngaji. Mudah-mudahan dilanjutkan program insentif guru ngaji ini,” katanya.
Warga setempat juga berharap kepada Bupati Bandung ada penataan atau pembenahan akses jalan menuju Tol Soroja.
Selain itu, warga berharap ada pembangunan jembatan penyeberangan orang (JPO) di akses jalan di desa tersebut. Menurut warga pembangunan JPO sangat penting untuk akses dan sarana prasarana jalan kaki.
Apa yang menjadi aspirasi dan harapan warga itu langsung direspon oleh Bupati. Bupati Bedas pun berencana untuk menurunkan alat berat back hoe untuk melakukan penataan akses jalan menuju tol tersebut.
Dadang pun menginstruksikan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang serta Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung untuk melakukan survei terkait harapan warga yang menginginkan dibangunnya JPO di akses jalan yang ada di kawasan Desa Parungserab.
Lebih lanjut Bupati menuturkan bahwa pelaksanaan Rembug Bedas ini ingin silaturahmi dengan berbagai stakeholder yang ada di Desa Parungserab.
“Mulai dari silaturahmi dengan para Ketua RT, RW, PKK, perangkat desa dan masyarakat pada umumnya,” katanya.
Selama tiga tahun lebih menjabat Bupati Bandung, Dadang bersama jajaran perangkat daerah sudah 118 desa yang menjadi sasaran kegiatan Rembug Bedas.
Selain 25 kali melaksanakan Bunga Desa dan 96 kali melaksanakan Jumat Keliling.
“Silaturahmi dengan masyarakat ini sudah berjalan selama saya jadi Bupati Bandung selama tiga tahun ini,” ucapnya.
Menurutnya, pelaksanaan Rembug Bedas ini dalam rangka menampung aspirasi. Selain itu untuk melihat situasi dan kondisi di lapangan, yang perlu segera dilaksanakan atau disikapi.
Di hadapan masyarakat, Kang DS, sapaan akrabnya, mengungkapkan alasan menggulirkan program guru ngaji karena ingin memuliakan ulama dan ingin masuk surga.
Untuk menggulirkan program tersebut, Kang DS menyebutkan Pemkab Bandung sudah menganggarkan Rp 109 miliar per tahun. Para guru ngaji pun diberikan jaminan BPJS Ketenagakerjaan.
“Dengan adanya jaminan BPJS Ketenagakerjaan itu, disaat meninggal dunia ahli warisnya mendapatkan santunan Rp 42 juta. Apabila sudah tiga tahun, ahli warisnya menerima santunan Rp 174 juta,” katanya.
Kang DS mengatakan, dengan adanya program guru ngaji itu, semula hanya 15 persen anak-anak yang bisa membaca Alquran.
“Sekarang sudah mencapai 80 persen, anak-anak sudah bisa mengaji Alquran,” katanya.
Ia pun sangat bersyukur bisa memberikan pelayanan BPJS Ketenagakerjaan untuk 87.781 petani di Kabupaten Bandung. Di Kabupaten Bandung ini tercatat 1.219 kelompok tani dengan luas lahan 16.915 hektare lahan pertanian.
Untuk memberikan jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, Bupati Bandung membangun lima rumah sakit.
“Lima rumah sakit insya Allah rengse tahun ini,” ujarnya.
Kang DS pun mengungkapkan bahwa pihaknya sudah memprogramkan penanganan perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu) dengan target 7000 rumah per tahun.
“Namun pada kenyataannya melebihi dari target 7.000 rumah dalam realisasinya. Selama tiga tahun ini, pada tahun pertama 2021 sebanyak 7.437 rumah, tahun 2022 sebanyak 7.397 rumah dan 2023 sebanyak 7.506 rumah yang berhasil ditangani Pemkab Bandung,” tuturnya.
Pemkab Bandung pun sudah melakukan intervensi dalam bidang pendidikan, khususnya program Besti (Beasiswa Ti Bupati). Pada tahun 2022, sebanyak 80 orang yang menerima program Besti.
Sedangkan tahun 2023 sebanyak 125 orang dan tahun 2024 ini sebanyak 250 orang dan tahun 2025 diharapkan sebanyak 500 orang.
“Guru ngaji juga bisa mendapatkan program Besti,” katanya.
Kang DS juga mengingatkan kepada kepala desa atau aparatur desa jangan berurusan dengan APH (Aparat Penegak Hukum). Untuk itu, perlu dilakukan pengelolaan keuangan yang baik.
Ia pun berharap kedepan bisa meningkatkan kualitas insfrastruktur pembangunan sekolah di Kabupaten Bandung. Untuk penataan infrastruktur sekolah itu membutuhkan anggaran Rp 2 triliun.
“Dengan harapan sekolah di Kabupaten Bandung yang perlu dilakukan perbaikan atau penataan bisa dianggarkan setiap tahun secara bertahap. Ini harapan saya kedepan,” harapnya. (abah abadi)
