JAKARTA,– Pj Buapti Maybrat, Bernhard E. Rondonuwu memenuhi undangan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM, Kemenko Perekonomian untuk memaparkan mengenai isu dan kebutuhan dukungan program pemberdayaan ekonomi masyarakat Kabupaten Maybrat, di Jakarata, Rabu (26/6).
Kegiatan ini merupakan tindaklanjut dari hasil audiensi Pj Bupati Maybrat dengan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM pada 4 April 2024.
Kegiatan dipimpin langsung Plh. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM, Muzdalifah Machmud, dengan penyampaian pembuka bahwa Papua Barat Daya, dimana salah satunya Kabupaten Maybrat berada dibawah rasio kewirausahaan nasional.
Selain itu tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Maybrat per Agustus tahun 2023 berada pada angka 4,24%.
“Terdapat 3 hal yang menjadi urgensi pembahasan kali ini, di antaranya adalah membahas isu strategis dan kebutuhan dukungan program Kementerian Lembaga terkait pemberdayaan ekonomi di Kabupaten Maybrat, kemudian Identifikasi program dan kegiatan di Kabupten Maybrata, serta membahas fokus kolaborasi multistakeholder terkait pemberdaayaan ekonomi masyarakat Maybrat,” papar Muzdalifah.
Dalam kesempatan ini, Bernhard diberikan kesempatan untuk memaparkan kondisi dan potensi, serta dukungan yang diharapkan untuk dapat melakukan pemberdayaan ekonomi di Kabupaten Maybrat.
Diawal pemaparan, Bernhard menyampaikan mengenai kondisi geografis, demografi, kondisi APBD, serta sektor unggulan baik di bidang pariwisata, perkebunan, pertanian, dan perikanan yang dimiliki Kabupaten Maybrat.
“Kabupaten Maybrat memilik berbagai potensi yang ada terdapat banyak potensi pada bidang pertanian, peternakan dan perkebunan, namun terdapat berbagai kendala yang dialami seperti saat ini masih adanya fokus pemda terhadap perbaikan dan pembangunan jalan dengan status jalan rusak, pemulangan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat eksodus serta permasalahan kondisi kamtibmas yang terjadi di Kabupaten Maybrat,” ujar Bernhard.
Bernhard juga menambahkan telah berbagai upaya yang telah dilakukan Pemda Maybrat diantaranya adalah koordinasi dengan beberapa Kementerian, Forkopimda di tingkat Provinsi dan Kabupaten serta Komnas HAM berkaitan dengan jaminan keamanan, pembangunan pos keamanan, pembukaan lahan pertanian, dukungan bahan makanan dan alat penerangan bagi masyarakat eksodus, pengaktifan Kembali layanan pendidikan dan Kesehatan.
Saat ini sebanyak 1.000 KK telah kembali ke kampung halamannya di 5 wilayah Distrik (1 disrik masih menumpang di Wilayah Aifat Timur Tengah dan 1 disrik masih menumpang di Wilayah Aifat Selatan).
Namun mereka masih kesulitan dalam menyesuaikan kembali kondisi berkehidupan karena kurangnya sarana prasarana akibat sudah teralu lama meninggalkan tempat tinggalnya.
“Dalam kesempatan ini, kami dari Pemda Maybrat membawa 8 hal dukungan yang dibutuhkan dalam pemberdayaan ekonomi, diantaranya adalah pada bantuan fasilitasi pemulangan masyarakat eksodus, bidang ketenagakerjaan, bidang industri, bidang pertanian dan perkebunan, bidang perikanan, bidang peternakan, bidang UMKM dan bidang pekerjaan umum,” kata Bernhard.
Terakhir, Bernhard menyampaikan sekiranya Pemda Maybrat dapat menerima dukungan pemberdayaan ekonomi. Hal ini diharapkan untuk dapat terciptanya SDM Unggul dari Maybrat yang dapat menggerakkan roda perekonomian, kemudian meminimalisir kesenjangan pembangunan yang terjadi di Kabupaten Maybrat sehingga masyarakat yang berbeda pemahaman ideologi dengan NKRI dapat kembali lagi ke pangkuan ibu pertiwi, dan masyarakat Maybrat dapat mandiri dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dnegan pemaparan Sekretaris Eksekutif BP3OKP/Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan dan Wawasan Kebangsaan Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) dan Diskusi serta menerima Tanggapan dari Kementerian/Lembaga terkait. (Abas)
